Page 543 - Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria, 2006-2007 Bunga Rampai Perdebatan
P. 543

M. Shohibuddin & M. Nazir S (Penyunting)

            dapatannya dari pertanian. Temuan SDP/SAE yang lain
            adalah terjadinya akumulasi pemilikan tanah. 37 – 50%
            tanah pertanian dikuasai oleh 3 – 9% pemilik. Pada 1995 –
            1999 PATANAS-ASEM melakukan penelitian yang sama
            menunjukkan kecenderungan yang lebih mengkhawatirkan.
            Petani tidak bertanah jumlahnya sudah mencapai hampir
            dari separuh  dari total petani padi di Jawa.
                Fenomena “pelambatandan ketidakstabilan” produksi
            padi yang dikemukakan oleh Simatupang  dalam makalah
            seminar tentang “Perspektif Pembangunan Pertanian dan
            Kehutanan Tahubn 2001 ke Depan” adalah berkaitan
            dengan  semakin menciutnya penguasaan lahan yang menye-
            babkan  semakin tidak ekonomisnya melakukan budidaya
            padi. Usaha tani diatas lahan yang kurang dari 1 hektar
            hanya mampu memberikan tingkat penerimaan 1,44 kali
            biaya input, oleh karena itu kegiatan pertanian sudah tidak
            bisa diandalkan sebagai sumber pendapatan keluarga.
                Revitalisasi pertanian hampir tidak mungkin bisa dila-
            kukan tanpa diiringi dengan  reformasi agraria. Reformasi
            agraria  diarahkan untuk memperbaiki struktur penguasaan
            lahan di masyarakat,  namun ini tidak mudah dilakukan.
                Merujuk pada Deklarasi Akhir Konferensi Internasional
            Pembaruan Agraria dan Pembangunan Pedesaan yang dise-
            lenggarakan di Porto Alegre, Brazil 7 – 10 Maret 2006 yang
            menekankan tentang pentingnya pembaruan agraria dan
            pembangunan pedesaan guna mendukung pembangunan
            yang berkelanjutan. Pembaruan ini dilakukan dengan
            membentuk sistem administrasi yang kondusif dan efesien
            terhadap proses pendaftaran, sertifikasi dan survai kepe-
            milikan tanah, perbaikan sarana  pasar, hukum dan kelem-

            496
   538   539   540   541   542   543   544   545   546   547   548