Page 560 - Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria, 2006-2007 Bunga Rampai Perdebatan
P. 560

Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007








                   Š Tugas Badan Pertanahan Nasional RI ( Perpres 10/2006 ) :
                                   pemerintahan
                                           di


                                tugas


                                                       pada

                                                pertanahan

                                            bidang

                      ƒ ƒ melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan pada tingkattingkat
                        melaksanakan
                        nasional, regional dan sektoral ;
                   Š Tindak Lanjut Perpres 10/2006 (antara lain) :
                      ƒ Peraturan Kepala Badan Pertanahan RI Nomor 3 Tahun 2006 tentang
                        Organisasi dan Tata Kerja Badan Pertanahan Nasional RI ;
                      ƒ Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 4 Tahun 2006
                        tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah BPN Provinsi dan Kantor
                        Pertanahan Kabupaten/Kota
                                                                 11







                   Š Langkah proaktif BPN RI :
                                           (
                                            legal

                                               framewo

                      ƒ Penyiapan peraturan perundangan ( legal framewo); );

                              peraturan

                        Penyiapan

                                   perundangan
                      ƒ
                      ƒ Penyiapan organisasi dan sumber daya manusia : organisation and personal
                                                ;
                        capacity building, well experienced personals
                      ƒ Penyiapan basis data dan sistem informasi : penyederhanaan prosedur
                        pengaturan dan pelayanan, implementasi ICT, kemudahan akses informasi
                        pertanahan bagi rakyat;
                      ƒ Sinergitas program dan kegiatan jajaran BPN RI dengan kebijakan
                                 i ki
                               k
                        pengent tasan kemiskinan
                                                                 12
                                                                  513
   555   556   557   558   559   560   561   562   563   564   565