Page 795 - Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria, 2006-2007 Bunga Rampai Perdebatan

M. Shohibuddin & M. Nazir S (Penyunting)

3/3
DIAGRAM PROSENTASE SEBARAN PIHAK-PIHAK DALAM
SENGKETA BERDASARKAN TIPOLOGI

0.9 %
2 % Instansi Pemerintah -
k t
M Masyarakat
Masyarakat - Masyarakat
12.1 % 8.2 % Orang - Perorang
4.9 %
3.4 %
Perorangan - Badan Hukum
36.85 % Perorangan - Instansi
13.5 %
Pemerintah
Badan Hukum - Badan
Hukum
Hu k u m
18.1 % Badan Hukum - Instansi
Pemerintah
Badan Hukum - Masyarakat
Instansi Pemerintah -
Instansi Pemerintah/BUMN
kembali ke Sengketa dan konflik pertanahan yang sistemik

1/3
DASAR HUKUM PPAN (1)

a. Landasan Idiil: Pancasila
b. Landasan Konstitusional: Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia 1945 dan Perubahannya
c. Landasan Politis:
1. TAP MPR-RI Nomor IX/MPR-RI/2001 tentang Pembaruan Agraria dan
Pengelolaan Sumberdaya Alam
2. Keputusan MPR-RI Nomor 5/MPR-RI/2003 tentang Penugasan
kepada Pimpinan MPR-RI untuk menyampaikan Saran atas
Pelaksanaan Putusan MPR-RI oleh Presiden, DPR, BPK, MA pada
Sidang Tahunan MPR-RI Tahun 2003
3. Pidato Politik Presiden-RI awal tahun 2007 (31 Januari 2007)
d. Landasan Hukum:
1. UU No. 1 Tahun 1958 tentang Penghapusan Tanah Partikelir
2. UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
(Undang-undang Pokok Agraria/UUPA)
3. UU No. 2 Tahun 1960 tentang Bagi Hasil

748