Page 796 - Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria, 2006-2007 Bunga Rampai Perdebatan

Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007

2/3
DASAR HUKUM PPAN (2)

d. Landasan Hukum:
4. UU No. 51 Prp. Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah
Tanpa Ijin yang Berhak
5. UU No . 56 Prp. Tahun 1960 tentang Peneta pan Luas Tanah Pertanian
5. UU No. 56 Prp. Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian
6. UU No. 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak atas Tanah
7. UU No. 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang
8. UU No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan
9. UU No. 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian
10. UU No. 21 Tahun 1997 jo. UU No. 20 Tahun 2000 tentang Bea
Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
11 UU No 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
11 . UU No . 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
12. UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo. Perpu No. 1 Tahun
2004
13. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
14. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
15. UU No. 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan

3/3
DASAR HUKUM PPAN (3)

d. Landasan Hukum (lanjutan):
16.PP No. 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan
Pemberian Ganti Kerugian
17.PP No. 41 Tahun 1964 tentang Perubahan dan Tambahan Peraturan
i t h N
224 T h
P Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961
1961
18.PP No. 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan
dan Hak Pakai Atas Tanah
19.PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
20.PP No. 36 Tahun 1998 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah
Terlantar
21.PP No. 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana
Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan
Hutan
22.PP No. 35 Tahun 2002 tentang Dana Reboisasi
23.PP No. 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah
24.Peraturan Presiden No. 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan
Nasional
Kembali ke semua peraturan perundang-undangan yang terkait
749