Page 874 - Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria, 2006-2007 Bunga Rampai Perdebatan

Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007

menyelenggarakan fungsi perencanaan, perumusan
kebijakan, pelaksanaan dan pengendalian rangkaian ke-
giatan reforma agraria. Keberadaan lembaga semacam ini
perlu diperkuat dengan landasan hukum sehingga lembaga
ini mampu melaksanakan sejumlah agenda-agenda strategis,
mulai dari tingkat penyusunan kebijakan dan koordinasi
sampai dengan tingkat pelaksanaannya. Lembaga ini juga
harus dipimpin langsung oleh Presiden sehingga dapat
berjalan efektif dan mampu menangkal berbagai intervensi
yang akan muncul sehubungan dengan proses distribusi,
mengingat banyak kepentingan politik dan perilaku rent seek-
ing yang akan mengerubungi kebijakan-kebijakan yang
bersifat populis semacam ini.
Kesemuanya ini merupakan isu penting dan krusial yang
perlu diperhatikan dalam semua proses pelaksanaan reforma
agraria. Mengingat Indonesia baru akan memulai kembali
program yang mencakup serangkaian kegiatan yang amat
pelik dan kompleks ini, maka menjadi langkah strategis un-
tuk memulainya dalam situasi yang “lebih mudah”, mengu-
jicoba dan mencapai kesuksesan dari proses itu, dan baru
setelahnya beranjak lebih lanjut dari kisah sukses itu untuk
menjalankannya secara lebih luas dan pada situasi yang lebih
kompleks. Uji coba semacam ini juga harus disadari menge-
nai konteks utama yang menjadi arena pelaksanaannya,
yaitu kian meluasnya tuntutan atas terselenggaranya tata
pemerintahan yang baik dan partisipatif, serta konteks In-
donesia yang terdesentralisasi.
Untuk itulah dibutuhkan adanya dialog kebijakan yang
intens pada berbagai tingkatan sepanjang rangkaian kegiatan
reforma agraria. Melalui proses semacam ini diharapkan

827