Page 109 - Jogja-ku(dune Ora) didol: Manunggaling Penguasa dan Pengusaha Dalam Kebijakan Pembangunan Hotel di Yogyakarta

Namun, ketika peneliti mengkonfirmasi bagaimana tindak lanjut

dari Pemerintah Kota Yogyakarta terhadap hasil rekomendasi tersebut
57
kepada Moh. Imam Santoso, S.IP , selaku Ketua Pokja Bidang
Sosialisasi, Kerjasama, dan Penguatan Jaringan (SKPJ) di LO DIY,
yang mengungkapkan bahwa:

“...pelapor melaporkan ke kepolisian dan ke pemerintah daerah.
PPNS kalo gak salah atau Pengawas Pegawai Negeri Sipil ya?...
sayangnya saya dengar, 2 bulan yang lalu, jadi dari kasus itu
kemudian 5 bulan kemudian.. PPNS mau menutup kasus,
karena tidak cukup bukti...”
Sangat disayangkan ketika telah terjadi indikasi tindak pidana
yang diakibatkan oleh perusakan dan perobohan bangunan warisan
budaya, Pemerintah bertindak lambat dan terkesan tidak begitu
peduli. Dari kasus ini penulis berpendapat bahwa Pemerintah Kota
Yogyakarta masih belum serius dalam pengawasan atas bangunan-
bangunan yang masuk dalam kriteria Bangunan Cagar Budaya (BCB)
dan Bangunan Warisan Budaya (BWB).
Pemerintah Kota Yogyakarta telah menetapkan BCB/BWB tetapi
tidak berbuat sesuatu untuk menjaga penetapan tersebut. Belum
adanya kejelasan Tupoksi dalam pengawasan dan pengurusan BCB/
BWB di Kota Yogyakarta serta lemahnya sistem informasi tentang
bangunan-bangunan yang masuk dalam BCB/BWB juga menyulitkan
masyakarat umum maupun pihak-pihak yang terkait untuk ikut
memantau dan menjaga kelestarian bangunan cagar budaya di Kota
Budaya.

Kelemahan kedua yakni dalam proses perizinan IMB untuk
pembangunan hotel yang dilakukan oleh Dinas Perizinan Kota

94 JOGJA-KU(DUNE ORA) DIDOL