Page 104 - Jogja-ku(dune Ora) didol: Manunggaling Penguasa dan Pengusaha Dalam Kebijakan Pembangunan Hotel di Yogyakarta

4) Sedangkan dalam pemberian izin atas pendirian Hotel Amaris
Malioboro yang dikeluarkan oleh Dinas Perizinan Kota
Yogyakarta telah memenuhi semua persyaratan formal yang harus
dipenuhi. Hal yang menarik didapatkan bahwa: (a) Rekomendasi
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan perihal Rekomendasi bentuk
arsitektur bangunan Nomor 430/1287 tanggal 19 Desember
2013 – Bangunan yang akan dibangun di lokasi tersebut berada
di kawasan Budaya Malioboro sehingga arsitektur bangunannya
harus menyesuaikan arsitektur kawasan tersebut. Namun tidak
menyebutkan bahwa di lokasi tersebut terdapat Bangunan
Warisan Cagar Budaya (BWB); dan (b) Berita Acara Pemeriksaan
Lapangan tanggal 5 Maret 2014, lokasi rencana pembangunan
berupa tanah kosong; sehingga didapat kesimpulan bahwa pada
saat permohonan izin dimasukkan bangunan warisan cagar
budaya tersebut telah dirobohkan.

Selain meminta klarifikasi secara tertulis, tindak lanjut dari aduan

tersebut juga dengan meminta klarifikasi secara langsung kepada

dinas-dinas terkait. Dari klarifikasi langsung tersebut, didapatkan
keterangan bahwa ketika Dinas Perizinan melakukan peninjauan
lokasi ditemukan bangunan yang berada di lokasi Jln. Pajeksan 10,
12, 14 dan 16 telah dirobohkan/dibongkar. Pembongkaran bangunan
dilakukan oleh pihak Hotel Amaris tanpa izin pemerintah. Padahal
pembongkaran bangunan dilakukan harus ada izin dengan prosedur
perizinan dari RT, RW, Kelurahan, Kecamatan sampai kepada Pemda
Kota Yogyakarta dalam hal ini harus mendapat izin pembongkaran
dari Dinas Perizinan Kota Yogyakarta.
Pembongkaran bangunan termasuk Bangunan Warisan Budaya
tanpa izin selanjutnya tidak ditindaklanjuti sebagai temuan karena

Berebut Ruang dan Tanah di Kota Istimewa 89