Page 56 - GURU_VINA MELINDA_SMAN 11 SURABAYA_PENGEMBANGAN MEDIA E-MOSSI

Kerusakan lapisan ozon yang teramati saat ini kemungkinan besar disebabkan oleh CFC
yang sebenarnya sudah terlepas ke atmosfer sejak 20-30 tahun lalu. Isu ini muncul kepermukaan
sebagai masalah yang dianggap serius ketika Konferensi Iklim Dunia ke-1 yang membahas
bagaimana efek perubahan iklim terhadap manusia. Pertemuan ini melahirkan lembaga panel
antarpemerintah (IPCC) yang diberi mandat untuk melakukan asesmen terhadap perubahan iklim,
lingkungan, dampak sosial dan ekonomi, serta strategi respons yang memungkinkan. Konferensi
iklim dunia selanjutnya membentuk The Intergovernmental Negotiating Committee (INC) yang
menjadi wadah tunggal proses negosiasi antar pemerintah yang menghasilkan draft yang selanjutnya
disebut United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC).

Tujuan UNFCCC adalah menstabilkan konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer sampai
tingkat yang mampu mencegah campur tangan manusia dengan sistem iklim. Kerangka kerja ini
menentukan bagaimana perjanjian internasional tertentu (protokol) dapat mengatur batas gas rumah
kaca berlandaskan hukum yang benar-benar mengikat. Kerangka kerja konvensi perubahan iklim
yang selanjutnya disebut United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC).
Tujuan UNFCCC adalah menstabilkan konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer sampai tingkat yang
mampu mencegah campur tangan tangan manusia dengan sistem iklim. Kerangka kerja ini
menentukan bagaimana perjanjian internasional (protokol) dapat mengatur batas emisi gas rumah

kaca dengan lanadasan hukum yang benar-benar mengikat. Selanjutnya proses perundingan INC
diteruskan oleh Conference of Parties (COP) yang diadakan setahun sekali. COP merupakan badan

yang berwenang membuat keputusan dan bertanggung jawab menjaga konsistensi internasional
dalam mencapai tujuan utama konvensi. COP menggunakan laporan-laporan IPCC sebagai dasar
ilmiah ketika melakukan negosiasi.
Sebagai upaya penyelamatan Bumi maka dibuatlah perjanjian internasional salah satunya
bernama Protokol Kyoto. Protokol ini menjunjung salah satu prinsip yaitu common but differentiated
responsibility. Namun sejak protokol dibentuk, banyak perdebatan terjadi terkait penerapan
prinsip tersebut karena kebijakan yang nanti akan diberlakukan memiliki dampak implikasi
ekonomi yang sangat besar sehingga dalam negosiasi terbentuk banyak kubu berdasarkan
asas kepentingan. Negara maju bertanggung jawab terhadap 2/3 emisi masa lalu, namun mereka
memiliki perlengkapan terbaik untuk menangkal dampak merusak perubahan iklim. Sementara

negara berkembang masih sangat membutuhkan pembangunan ekonomi dan lebih rentan terhadap
dampak perubahan iklim. Protokol ini tidak menambahkan kewajiban yang ditujukan kepada negara
berkembang tapi menekankan tanggung jawab negara maju untuk melakukan pengurangan emisi
dan berada di garis terdepan dalam mengatasi isu perubahan iklim dengan memberi bantuan berupa
dana dan transfer teknologi untuk negara berkembang (Knowledge Center Perubahan Iklim, 2017).

55