Page 50 - Modul Praktikum - Kesekretariatan
P. 50

a. Naskah Dinas Arahan

                        Naskah  dinas  arahan  adalah  naskah  dinas  yang  memuat  kebijakan  pokok  atau
                        kebijakan  pelaksanaan  yang  harus  dipedomani  dan  dilaksanakan  dalam

                        penyelenggaraan tugas dan kegiatan setiap lembaga yang berupa produk hukum yang
                        bersifat penetapan, dan penugasan.

                        1) Naskah Dinas Pengaturan

                           Naskah dinas yang bersifat pengaturan terdiri dari Peraturan, Instruksi, Standar
                           Operasional Prosedur, dan Surat Edaran.

                        2) Naskah Dinas Penetapan
                           Naskah dinas yang bersifat pengaturan terdiri dari surat keputusan

                        3) Naskah Dinas Penugasan

                           Naskah dinas yang bersifat penugasan terdiri dari surat tugas, surat perintah
                       b. Naskah Dinas Korespondensi

                         1) Naskah dinas korespondensi internasional
                         2) Naskah dinas korespondensi eksternal

                      c. Naskah Dinas Khusus
                         1)  Surat perjanjian

                         2)  Surat kuasa

                         3)  Berita acara
                         4)  Surat keterangan

                         5)  Surat pengantar
                         6)  Pengumuman

                       d.. Laporan

                       e. Telahaan staf
               B. Rangkuman

                  Salah satu komponen penting dalam ketatalaksanaan pemerintah adalah administrasi umum.
                  Ruang  lingkup  administrasi  umum  meliputi  tata  naskah  dinas,  penamaan  lembaga,

                  singkatan dan akronim, kearsipan, dan tata ruang perkantoran. Tata naskah dinas sebagai

                  salah  satu  unsur  administrasi  umum  mencakup  pengaturan  tentang  jenis,  penyusunan,
                  penggunaan lambang negara, logo, cap dinas, serta penggunaan bahasa Indonesia yang baik

                  dan  benar  dalam  naskah  dinas.  Keterpaduan  tata  naskah  dinas  Kementerian  Kesehatan
                  sangat  diperlukan  untuk  menunjang  kelancaran  komunikasi  tulis  instansi  dalam

                  penyelenggaraan  tugas  umum  pemerintahan  dan  pembangunan  dalam  bidang  kesehatan
                  secara  efektif  dan  efisien.  Untuk  itu  diperlukan  Pedoman  Tata  Naskah  Dinas  sebagai


                                                           50
   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55