Page 33 - MODUL UNIVERSAL HEALTH COVERAGE
P. 33
Kegiatan Belajar 2
Landasan Hukum Universal Health Coverage
A. Tujuan Kegiatan Belajar
Tujuan dari kegiatan belajar ini adalah mahasiswa mampu memahami
dan menjelaskan indikator konsep Landasan Hukum Universal Health
Coverage dan Jaminan Kesehatan Nasional.
B. Pokok Materi Kegiatan Belajar
1. Landasan Hukum Universal Health Coverage dan JKN
Peraturan perundang-undangan yang memrintahkan dan memberi
kewenangan penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional terbentang
luas, mulai dari UDD NRI 1945 hingga Peraturan Menteri dan Lembaga.
Pemerintah telah mengundangkan 22 (dua puluh dua) Peraturan
Perundang-undangan yang menjadi dasar hukum penyelenggaraan
program Jaminan Kesehatan Nasional dan tata kelola BPJS Kesehatan.
Dasar Hukum penyelenggaraan proram Jaminan Kesehatan Nasional
dan tata kelola BPJS Kesehatan diatur dalam 2 (dua) Pasal UUD NRI
1945, 2 (dua) buah UU, 6 (enam) Peraturan Pemerintah, 5 (lima) Peraturan
Presiden, 4 (empat) Peraturan Menteri, dan 1 (satu) Peraturan BPJS
Kesehatan.
a. UUD NRI 1945
Pasal 28H dan Pasal 34 UUD NRI 1945 adalah dasar hukum tertinggi
yang menjamin hak konstitusional warga negara atas pelayanan
kesehatan dan mewajibkan Pemerintah untuk membangun sistem dan
tata kelola penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang terintegrasi
dengan penyelenggaraan program jaminan sosial
24
