Page 37 - MODUL UNIVERSAL HEALTH COVERAGE

Peraturan Pemerintah No. 86 Tahun 2013 melaksanakan ketentuan

UU BPJS Pasal 17 ayat (5).
Peraturan ini mengatur ruang lingkup sanksi administratif, tata cara

pengenangannya kepada pemberi kerja dan perorang, serta tata cara

pengawasan dan pemeriksaan kepatuhan peserta dalam
penyelenggaraan program jaminan sosial.

f. Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan
(Perpres JK)

Peraturan Presiden adalah peraturan pelaksanaan UU SJSN dan

UU BPJS.
Peraturan Presiden Jaminan Kesehatan melaksanakan ketentuan

Pasal 13 ayat (2), Pasal 21 ayat (4), Pasal 22 ayat (3), Pasal 23 ayat
(5), Pasal 26, Pasal 27 ayat (5), dan Pasal 28 ayat (2) UU SJSN.

Peraturan Presiden Jaminan Kesehatan mengatur peserta dan
kepesertaan JKN, pendaftaran, iuran dan tata kelola iuran, manfaat

JKN, koordinasi manfaat, penyelenggaraan pelayanan, fasilitas

kesehatan, kendali mutu dan kendali biaya, penanganan keluhan, dan
penanganan sengketa.

g. Pertauran Presiden No. 111 Tahun 2013 Tentang Perubahan Peraturan
Presiden No. 12 Tahun 2013 (Perpres Perubahan Perpres JK)

Menjelang penyelenggaraan JKN pada 1 Januari 2014, ditemukan

beberapa ketentuan dalam Peraturan Presiden Jaminan Kesehatan
yang perlu disesuaikan dengan kebutuhan penyelenggaraan JKN.

Materi muatan Pertauran Presiden perubahan Perpres Jaminan
Kesehatan adalah untuk:

1) Mengubah ketentuan tentang peserta JKN dan penerima manfaat

JKN;
2) Mengatur lebih rinci penahapan kepesertaan wajib JKN;

28