Page 36 - MODUL UNIVERSAL HEALTH COVERAGE

Undang-undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial menetapkan

pembentukan BPJS Kesehatan untuk penyelenggaraan program JKN
dan BPJS Ketenagakerjaan untuk penyelenggaraan program jaminan

kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan

kematian.
Undang-undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial mengatur

proses transformasi badan penyelenggara jaminan sosial dari badan
usaha milik negara (BUMN) ke badan hukum publik otonom nirlaba

(BPJS). Perubahan-perubahan kelembagaan tersebut mencakup

peubahan dasar hukum, bentuk badan hukum, organ, tata kerja,
lingkungan, tanggung jawab, hubungan kelembagaan, serta

mekanisme pengawasan dan pertanggungjawaban.
Undang-undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

berhubungan langsung dan bertanggung jawab kepada Presiden.
d. Peraturan Pemerintah No. 101 Tentang Penerima Bantuan Iuran

Jaminan Kesehatan (PP PBIJK)

Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PP PBIJK) adalah
peraturan pelaksanaan UU SJSN. PP PBIJK melaksanakan ketentuan

pasal 14 ayat (3) dan pasal 17 ayat (6) UU SJSN.
PP PBIJK mengatur tata cara pengelolaan subsidi iuran jaminan

kesehatan bagi penerima Bantuan Iuran. PP PBIJK memuat ketentuan-

ketentuan yang mengatur penetapan kriteria PBIJK, pendaftaran
PBIJK, pendanaannya, pengelolaan data PBI, serta peran serta

masyrakat.
e. Peraturan Pemerintah No. 86 Tahun 2013

Peraturan Pemerintah No. 86 Tahun 2013 Tentang Cara Pengenaan

Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selaian Penyelenggara
Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerjam Pekerja, dan

Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial
adalah peraturan pelaksanaan UU No. 24 Tahun 2011 (UU BPJS).

27