Page 38 - MODUL UNIVERSAL HEALTH COVERAGE

3) Menambahkan ketentuan tentang iuran JKN. Besaran iuran diatur

rinci untuk masing-masing kelompok peserta dan diatur pula tata
cara pengelolaan iuran JKN;

4) Mengubah batasan hak ruang perawatan inap di rumah sakit.

5) Menambahkan dua manfaat yang tidak dijamin oleh JKN, yaitu
pelayanan kesehatan yang telah dijamin oleh program jaminan

kecelakaan lalu lintas yang bersifat wajib sampai nilai yang
ditanggung oleh program jaminan kecelakaan lalu lintas dan biaya

pelayanan kesehatan pada kejadian tak diharapkan yang dapat

dicegah;
6) Menambahkan ketentuan tentang koordinasi manfaat antara JKN

dan program jaminan kecelakaan kerja dan program jaminan
kecelakaan lalu lintas wajib;

7) Mengubah ketentuan pelayanan obat, alat medis habis pakai dan
alat kesehatan;

8) Mengubah ketentuan tentang pemberian kompensasi;

9) Mengubah prosedur pembayaran fasilitas kesehatan;
10) Mengubah ketentuan kendali mutu dan kendali biaya.

h. Peraturan Presiden No. 107 Tahun 2013
Peraturan Presiden No. 107 Tahun 2013 Tentang Pelayanan

Kesehatan Berkaitan dengan Kegiatan Operasional Kementerian

Pertahanan, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara
Republik Indonesia adalah peraturan pelaksanaan UU BPJS.

Pertauran Presiden Nomor 107 tahun 2013 melaksanakan
ketentuan Pasal 57 dan Pasal 60 Undang-undang Nomor 24 Tahun

2011.

Pertauran Presiden ini mengatur jenis pelayanan kesehatan bagi
Kementerian Pertahanan, Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian

Negara Republik Indonesia yang tidak didanai oleh JKN. Pelayanan
kesehatan tersebut diselenggrakan di fasilitas kesehatan milik

29