Page 41 - MODUL UNIVERSAL HEALTH COVERAGE

UU SJSN dan UU BPJS mendelegasikan berbagai ketentuan

kelebagaan BPJS untu diatur dalam Peraturan Pemerintah atau
Peraturan Presiden. Peraturan tersebut adalah:

a) Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2013 Tentang Modal

Awal BPJS Kesehatan.
b) Peraturan Pemerintah No. 85 Tahun 2013 Tentang Hubungan

Antar Lembaga BPJS.
c) Peraturan Pemerintah No. 87 Tahun 2013 Tentang

Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Kesehatan.

d) Peraturan Pemerintah No. 88 Tahun 2013 Tentang Tata Cara
Pengenaan Sanksi Administratif Bagi Para Anggota Dewan

Pengawas Dan Anggota Direksi Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial.

e) Peraturan Pemerintah No. 108 Tahun 2013 Tentang Gaji
Atau Upah Dan Manfaat Tambahan Lainnya Serta Insentif

Bagi Anggota Dewan Pengawas Dan Anggota Direksi Badan

Penyelenggara Jaminan Sosial.
Keenam peraturan tersebut diulas dalam buku “paham BPJS”.

2. Jaminan Kesehatan Nasional

Program jaminan kesehatan nasional, disingkat program JKN,

adalah suatu program pemerintah dan masyarakat dengan tujuan
memberikn kepastian jaminan kesehatan yang menyeluruh bagi setiap

rakyat Indonesia agar penduduk Indonesia dapat hidup sehat, produktif,
dan sejahtera.

UU No. 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional

(UU SJSN) tidak menetapkan defenisi atau pengertian JKN dalam salah
satu ayat atau pasalnya. Dengan merangkai beberapa pasal dan ayat yang

mengatur tentang program jaminan sosial, manfaat, tujuan dan

32