Page 39 - MODUL UNIVERSAL HEALTH COVERAGE
P. 39

Kementerian  Pertahanan  dan  Kepolisian  RI,  serta  didanai  oleh

                                  Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
                              i.  Peraturan Menteri Kesehatan No. 59 Tahun 2014

                                      Peraturan  menteri  Kesehatan  Nomor  59  Tahun  2014  Tentang

                                  Standar  Tarif  Pelayanan  Kesehatan  pada  Fasilitas  Kesehatan  Tingkat
                                  Pertama    dan   Fasilitas   Kesehatan   Tingkat    Lanjutan   dalam

                                  Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Pernenkes Standar Tarif
                                  Pelyanan Kesehatan) adalah peraturan pelaksanaan Peraturan Presiden

                                  Nomor 12 Tahun 2013.

                                      Peraturan  Menteri  Kesehatan  Tarif  Pelayanan  Kesehatan
                                  melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 12

                                  Tahun 2013.
                                      Standar  tarif  yang  diatur  dalamperaturan  ini  mencakup  tarif  bagi

                                  fasilitas  kesehatan  tingkat  pertama  dan  fasilitas  kesehatan  tingkat
                                  lanjutan. Standar tarif memuat tarif INA-CBGs, tarif kapitasi, dan tarif

                                  non-kapitasi.

                              j.  Peraturan Menteri Kesehatan No. 17 Tahun 2013
                                      Pertauran  Menteri  Kesehatan  Nomor  71  Tahun  2013  Tentang

                                  Pelayanan  Kesehatan  pada  Jaminan  Kesehatan  Nasional  (Permenkes
                                  Pelayanan  Kesehatan  JKN)  adalah  peraturan  pelaksanaan  Peraturan

                                  Presiden No. 12 Tahun 2013).

                                      Pertauran Menteri  Kesehatan JKN melaksanakan ketentuan Pasal
                                  21 ayat (7) Pasal 22 ayat (1) huruf c, Pasal 26 ayat (2), Pasal 29 ayat

                                  (6), Pasal 31, Pasal 34 ayat (4), Pasal 36 ayat (5), Pasal 37 ayat (3), dan
                                  Pasal 44 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013.

                                      Pertauran   Menteri    Kesehatan    ini   mengatur    tata   cara

                                  penyelenggaraan  pelayanan  kesehatan  oleh  program  JKN,  tata
                                  kerjasama  fasilitas  kesehatan  dengan  BPJS  Kesehatan,  sistem

                                  pembayaran fasilitas kesehatan, sistem kendali mutu dan kendali biaya,
                                  pelaporan dan kajian pemanfaatan pelayanan (utilization review), serta

                                                              30
   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44