Page 64 - MODUL UNIVERSAL HEALTH COVERAGE
P. 64
Pemerintah, dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan, menetapkan berbagai
kebijakan yang bertujuan untuk pengendalian mutu dan biaya. Kebijakan
tersebut mencakup:
(1) Standar pelayanan medis
(2) Standar tariff pelayanan kesehatan
(3) Formularium Nasional
(4) Compendium Alat Kesehatan
(5) Penjaminan pelayanan kesehatan berdasarkan hasil penilaian
teknologi kesehatan (Health Technology Assessment) untuk
pelayanan-pelayanan yang dikategorikan dalam teknologibaru,
metode baru, obat baru, keahlian khusus, atau berbiaya tinggi
(6) Hasil pertimbangan klinis
(7) Hasil monitoring dan evaluasi penyelenggaraan JKN.
Menteri Kesehatan berwewenang untuk melakukan serangkaian
kegiatan dalam rangka penetapan kebijakan tersebut di atas. Untuk
penyusunan masing-masing kebijakan tersebut, Menteri membentuk Tim
yang beranggotakan perwakilan organisasi profesi kesehatan, asosiasi
fasilitas kesehatan, dan BPJS Kesehatan, organisasi profesi, dan akademisi
kedokteran.
Menteri berkoordinasi dengan DJSN untuk memantau dan
mengevaluasi penyelenggaraan JKN.
3. Kendali Mutu Dan Kendali Biaya Oleh Bpjs Kesehatan
BPJS Kesehatan membentuk tim Kendali mutu dan kendali biaya
yang terdiri dari unsure organisasi profesi, akademisi, dan pakar klinis.
Pengendalian mutu dan biaya pelayanan kesehatan oleh BPJS
Kesehatan dilaksanakan dengan cara:
(1) Mengembangkan system kendali mutu pelayanan dengan
berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait;
55
