Page 68 - MODUL UNIVERSAL HEALTH COVERAGE
P. 68

6.  SJSN  membentuk  dua  organ  yang  bertanggung  jawab  dalam

                                penyelenggaraan program jaminan sosial nasional, yaitu Dewan Jaminan
                                Sosial Nasional (DJSN) dn Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)

                                termuat dalam Undang-undang?

                               a.  Undang-Undang Dasar 1945
                               b.  Undang-Undang SJSN No. 40 Tahun 2004

                               c.  Undang-Undang SJSN No. 1 Tahun 2004
                               d.  Undang-Undang BPJS No. 1 Tahun 2011

                               e.  Undang-Undang BPJS No. 24 Tahun 2011

                           7.  Sebelum adanya BPJS, 4 BUMN penyelenggara program jaminan sosial
                               dan kesehatan di Indonesia adalah sebagai berikut, kecuali…

                                a.  PT Jamsostek
                                b.  PT Taspen

                                c.  PJ Jamkesnas
                                d.  PT Asabri

                                e.  PT Askes

                           8.  Peraturan tentang penerima bantuan iuran jaminan kesehatan  (PP PBIJK)
                               diatur dalam?

                               a.  Peraturan Pemerintah No. 101
                               b.  Peraturan Pemerintah No. 83

                               c.  Peraturan Presiden No. 111

                               d.  Peraturan Presiden No. 107
                               e.  Peraturan Pemerintah No. 111

                           9.  Besaran pembayaran perbulan yang dibayar dimuka oleh BPJS kesehatan
                               kepada  fasilitas  kesehatan  tingkat  pertama  berdasarkan  jumlah  peserta

                               yang  terdaftar  tanpa  memperhitungkan  jenis  dan  jumlah  pelayanan

                               kesehatan yang diberikan merupakan pengertian dari…
                               a.  Tarif Non-Kapitasi

                               b.  Tarif Indonesian-case based groups (INA-CBGs)
                               c.  Tarif Iuran JKN

                                                              59
   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73