Page 37 - Modul Manajemen Asuransi Kesehatan

sebagai bentuk antisipasi atas perkembangan dalam industri asuransi,

oleh karena itu dilakukan penyesuaian terhadap ketentuan
penyelenggaraan usaha perasuransian.

• Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2008 Merupakan perubahan

ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 yang dibuat
sebagai bentuk antisipasi krisis ekonomi global pada saat itu. Pada

perubahan ini terdapat penyesuaian ketentuan pentahapan pemenuhan
modal sendiri bagi perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi.

4. Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen (UU Perlindungan Konsumen) mengatur

ketentuan-ketentuan terkait perlindungan konsumen di Indonesia.16
Undang-undang ini secara garis besar berisi ketentuan-ketentuan

mengenai hak dan kewajiban konsumen maupun pelaku usaha hingga

penetapan sanksi. Pasal 2 dalam undang-undang ini menjelaskan bahwa
perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan,

keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum.
Selanjutnya, pada Pasal 3 dijelaskan mengenai tujuan dari perlindungan

konsumen yang diantaranya adalah meningkatkan pemberdayaan

konsumen dan menumbuhkan kesadaran pelaku usaha untuk bersikap
jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha. Secara khusus, prinsip

perlindungan konsumen pada sektor jasa keuangan diatur melalui POJK
Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa

Keuangan (POJK Perlindungan Konsumen).17 Berdasarkan
pengertiannya menurut Pasal 1 ayat 3 yang dimaksud dengan konsumen

dalam POJK ini adalah sebagai berikut. “Perlindungan Konsumen adalah

perlindungan terhadap Konsumen dengan cakupan perilaku Pelaku Usaha
Jasa Keuangan.” Dalam lanjutannya, pada Pasal 2 dijelaskan mengenai

prinsip perlindungan konsumen di mana terdapat 5 (lima) prinsip yaitu:

26