Page 36 - Modul Manajemen Asuransi Kesehatan

perekonomian baik tingkat nasional maupun global, Undang-Undang

Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (UU Perasuransian) adalah
bentuk pembaruan ketentuan yang menggantikan Undang-Undang Nomor

2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian

Undang-undang tersebut secara garis besar mengatur ketentuan-
ketentuan seperti ruang lingkup perasuransian, bentuk badan hukum dan

kepemilikan perusahaan perasuransian, perizinan usaha, penyelenggaraan
usaha, tata kelola usaha perasuransian, hingga sanksi administratif.

Melalui undang-undang ini ditekankan juga mengenai peran Otoritas Jasa

Keuangan (OJK) sebagai lembaga yang mengatur dan mengawasi sektor
jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai

Otoritas Jasa Keuangan. Selanjutnya, dalam beberapa pasal pada UU
Perasuransian menjelaskan bahwa untuk ketentuan dan penjelasan yang

lebih detail terkait asuransi akan diatur melalui Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan (POJK).

3. Peraturan Pemerintah

Merupakan peraturan perundang-undangan di Indonesia yang
ditetapkan oleh Presiden yang berisi materi untuk menjalankan undang-

undang. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang
Penyelenggaraan Usaha Perasuransian disusun melalui pertimbangan

akan kebutuhan sebuah peraturan terkait penyelenggaran usaha

perasuransian yang secara prinsip mampu mendorong tumbuhnya
pembangunan nasional Indonesia.15 Seiring dengan perkembangan

ekonomi dan inovasi dari produk atau layanan asuransi, peraturan
pemerintah ini telah mengalami tiga perubahan sebagai berikut:

• Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 1999 Merupakan perubahan

yang dibuat sebagai penyesuaian perkembangan industri asuransi dan
perekonomian nasional.

• Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2008 Merupakan perubahan

kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 yang dibuat
25