Page 61 - Modul Manajemen Asuransi Kesehatan

masyarakat. Oleh karena itu penyelenggaraan subsistem pembiayaan

kesehatan bertujuan menyediakan dana kesehatan dalam jumlah cukup
mencukupi, mengalokasikannya secara adil dan merata, memanfaatkannya

secara efektif dan efisien dan menyalurkannya untuk menjamin terlaksananya

pembangunan kesehatan.

2. Prinsip Pembiayaan Kesehatan
Pembangunan kesehatan mempunyai tujuan penting di antaranya adalah

tersedianya pelayanan kesehatan yang merata dan kemudahan akses (equitable

access to health care) serta pelayanan kesehatan yang berkualitas (assured
quality). Hal ini dapat terwujud apabila suatu negara mempunyai pembiayaan

kesehatan yang kuat, stabil dan berkesinambungan. (Departemen Kesehatan
RI, 2004)

Prinsip-prinsip pembiayaan kesehatan berdasarkan Sistem Kesehatan
Nasional (SKN) adalah sebagai berikut:

a. Kecukupan

Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat, dan swasta mempunyai
tanggung jawab bersama dalam pembiayaan kesehatan. Pemerintah

mengalokasi dana melalui penyusunan anggaran pendapatan dan belanja
pusat dan daerah yang besarannya sesuai dengan ketentuan peraturan

perundangan. Selain untuk penyelenggaraan kesehatan, Pemerintah pusat

dan daerah wajib menyediakan pembiayaan kesehatan untuk masyarakat
miskin dan tidak mampu.

Sumber-sumber pembiayaan yang berasal dari pemerintah, masyarakat dan
swasta terus digali dan dikumpulkan serta ditingkatkan jumlahnya agar

tersedia cukup sesuai kebutuhan dan tentu harus dikelola dengan baik

untuk memenuhi prinsip efektif, efisien, adil dan merata dan
pengelolaannya bersifat transparan dan akuntabel untuk menjamin

kecukupan agar jumlahnya dapat sesuai.

50