Page 66 - Modul Manajemen Asuransi Kesehatan
P. 66

Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Bea Materai dan Pajak

                                      Bumi dan Bangunan (PBB Perkebuan, Perhutanan, Pertambangan).
                                      Adapun pajak daerah yakni pajak yang dipungut dan dikelola oleh

                                      Pemerintah  Daerah  dimana  pajak  tersebut  terbagi  menjadi  pajak

                                      provinsi  dan  kabupaten/kota.  Pajak  provinsi  terdiri  dari  Pajak
                                      Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak

                                      Bahan  Bakar  Kendaraan  Bermotor,  Pajak  Air  Permukaan.  Pajak
                                      Rokok. Sedangkan Pajak kabupaten/kota terdiri  dari Pajak Hotel,

                                      Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan

                                      Jalan,  Pajak  Mineral  Bukan  Logam  dan  Bantuan,  Pajak  Parkir,
                                      Pajak  Air  Tanah,  Pajak  Sarang  Burung  Walet,  Pajak  Bumi  dan

                                      Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak Atas
                                      Tanah dan/atau Bangunan (Online Pajak, 2018a).

                                          Dalam perpajakan, dikenal juga istilah hypothecated tax yang
                                      berarti  pengumpulan  uang  dari  pajak  tertentu,  yang  dapat

                                      dipergunakan  untuk  satu  tujuan  tertentu  (Cambridge  University

                                      Press,  2020).  Pajak  tersebut  juga  seringkali  disebut  sebagai
                                      earmarked  tax,  yang  berarti  penghasilan  pajak  didesain  untuk

                                      dipergunakan  untuk  suatu  program  atau  kegunaan  khusus.  Pada
                                      hypothecated  tax,  individu  yang  membayar  pajak  mengetahui

                                      kemana  perginya  uang  yang  dibayarkan  pada  pajak  tersebut

                                      (Doetinchem,  2010).    Contoh  penerapan  earmarked  tax  tertuang
                                      dalam Undang-Undangn Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan

                                      atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai dimana
                                      dalam  UU  tersebut  mengamanatkan  bahwa  2%  hasil  penerimaan

                                      cukai  yang  dikumpulkan  dari  produk  tembakau  yang  dibuat  di

                                      Indonesia  dibagihasilkan  kepada  Provinsi  penghasil  tembakau
                                      untuk  mendanai  kegiatan  peningkatan  kualitas  bahan  baku,

                                      pembinaan  industry,  pembinaan  lingkungan  sosial,  sosialisasi



                                                              55
   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71