Page 56 - Modul Manajemen Asuransi Kesehatan

1) Permenkes nomor 571/Menkes/Per/VII/1993 tentang penyelenggaraan

jaminan pemeliharaan kesehatan
2) Permenkes nomor 568/Menkes/Per/VI/1996 tentang perubahan atas

peraturan Menteri Kesehatan Nomor 571/Menkes/VII/1993

Produk Hukum Untuk Mendorong Pengembangan JPKM :
1) Surat Kepetusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Kesehatan

dan Kesejahteraan Sosial RI. Nomor 485 tahun 2000 dan Nomor

1738/Menkekesos/SKB/XII/2000 temtamg Mobilisasi Dana Sosial
Keagamaan untuk Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Fakir dan Miskin.

2) Surat Keputusan bersama (SKB) Menteri Dalam Negeri dan Otonomi
Daerah Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan sosial RI 400-048 dan

nomor 140/Menkes-Kesos/SKB/II/2001 tentang Sosialisasi dan
Pembinaan Penyelenggaraan jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat

(JPKM).

Pemerintah sebagai pembina perlu mengembangkan dan mendorong

upaya masyarakat dalam menyelenggarakan upaya pemeliharaan kesehatan
yang pembiayaannya dapat dilakukan secara pra-upaya, berasaskan bersama

dan kekeluargaan. Kendali biaya disamping kendali mutu merupakan
filosofi dari program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat

(JPKM) dalam rangka mewujudkan efisiensi dan efektifitas pemeliharaan
kesehatan masyarakat. Penerapan kendali biaya dalam program JPKM

diwujudkan dengan pembiayaan pra-upaya untuk pemeliharaan kesehatan

melalui pembayaran premi atau iuran JKPM oleh masyarakat didasarkan pada
perhitungan aktuarial.

sistem koleksi premi , yaitu Sistem distribusi tanggapan langsung (
direct respond distribution systems ) dan Sistem distribusi penjualan melalui

personel ( personal selling distribution systems ). Dalam perhitungan premi

adanya asas kecukupan, asas kewajaran, asas keadilan.

45