Page 51 - Modul Manajemen Asuransi Kesehatan

Bapel JPKM berhak atas imbalan jasa penyelenggaraan JPKM.

Bapel JPKM wajib menyelenggarakan JPKM sesuai ketentuan yang
berlaku sesuai dengan izin operasional yang diberikan.

Data pemanfaatan pelayanan diperiksa oleh Bapel

dengan telaah utilisasi (utilization review) untuk dapat melakukan
pengendalian mutu atau pengendalian pembiayaan, sekaligus untuk

melihat apakah pelayanan yang diberikan sudah sesuai dengan
prosedur dan kontrak

10. Badan Pembina JPKM (BAPIM JPKM)

Badan Pembina JPKM (BAPIM JPKM) adalah badan pemerintah
yang melaksanakan fungsi pemerintah yang melaksanakan, seperti

diatur dalam pasal 66 ayat 1 UU No . 23/1992 tentang kesehatan, yakni
mengembangkan, membina serta mendorong penyelenggaraan JPKM.

Anggota badan pembina terdiri dari wakil-wakil pemerintah umum dan
jajaran kesehatan serta pihak-pihak terkait.

Bapim berkewajiban membina,mengembangkan serta mendorong (

termasuk mengawasi ) penyelenggaraan JPKM. Bapim berhak
memperoleh semua data dan informasi yang berkaitan dengan

penyelenggaraan JPKM diwilayah kerjanya. Bapim
JPKM diharapkan aktif menjalin hubungan dengan Bapel JPKM,

peserta dan PPK, untuk kemudian memberikan masukan kepada

penentu kebijakan berdasarkan hasil pemantau, pembinaan dan
pengawasan penyelenggaraan JPKM.

Sebagai suatu jaminan kesehatan yang efektif dan efisien, JPKM
mengandung beberapa jurus yang harus diterapkan untuk memenuhi

kebutuhan utama kesehatan peserta secara paripurna dengan mutu yang

terjamin dan biaya yang terkendali 7 jurus dalam pelaksanaan JPKM
yang menjamin efesiensi, efektivitas dan pemerataan pemeliharaan

kesehatan dalam JPKM meliputi :

40