Page 50 - Modul Manajemen Asuransi Kesehatan

4. PPK dilarang menghentikan perawatan dalam suatu proses karena

alasan administratif ( pasal 29 ).
5. Peserta tidak perlu membayar sepanjang pelayanan sesuai dengan

kesepakatan bersama yang tertuang dalam kontrak.

Untuk memperoleh pelayanan pada sarana kesehatan, peserta JPKM
hanya perlu menunjukkan identitas kepesertaan JPKM yang masih berlaku,

Pemberian Pelayanan Kesehatan ( PPK ) memeriksa dan menetapkan jenis
pelayanan yang diberikan sesuai kebutuhan medis peserta.

Kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi dalam pemberian

pelayanan kesehatan oleh PPK adalah sebagai berikut :
1. Pelayanan selesai karena peserta hanya membutuhkan konsultasi.

2. PPK memberikan pengobatan kepada peserta JPKM.
3. PPK memberikan rujukan ke rumah sakit, konsultasi dengan dokter

spesialis atau jika diperlukan rawat inap di rumah sakit.
4. PPK meminta pemeriksaan penunjang seperti pemeriksaan

laboratorium, pemeriksaan rontgen, dan lain-lain yang dianggap perlu.

8. Badan Penyelenggara ( BapelJPKM )
Badan Penyelenggara ( BapelJPKM ) adalah suatu badan hukum yang

telah diberi izin operasional dari Menteri Kesehatan RI untuk
menyelenggarakan pengelolaan JPKM Bapel JPKM dapat berbentuk

koperasi, yayasan, perseroan terbatas, BUMN, BUMD, atau bentuk usaha

lainnya yang memiliki izin usaha dibidang JPKM.
9. Tugas dari Bapel JPKM adalah :

1. Manajemen pemeliharaan kesehatan yang paripurna, terstruktur,
bermutu dan berkesinambungan.

2. Manajemen keuangan secara cermat.

3. Manajemen Kepesertaan.
4. Sistem Informasi Manajemen.

39