Page 49 - Modul Manajemen Asuransi Kesehatan
P. 49

7. Pemberi Pelayanan Kesehatan ( PPK )
                                      Pemberi Pelayanan Kesehatan ( PPK ) dalam JPKM adalah sarana

                               kesehatan  yang  dikontrak  oleh  Badan  Penyelenggara  JPKM  untuk

                               melaksanakan  pemeliharaan  kesehatan  peserta  secara  efektif  dan  efesien
                               berdasarkan paket pemeliharaan kesehatan yang disepakati bersama.

                                      Sarana Pemberi Pelayanan Kesehatan tersebut dapat berupa :
                              1.  Praktek dokter dan dokter gigi

                              2.  Klinik  yang  melakukan  praktek  dokter  bersama,  baik  umum  maupun

                                  spesialis.
                              3.  Bidan praktek.

                              4.  Puskesmas atau Puskesmas Pembantu.
                              5.  Balkesmas.

                              6.  Praktek dokter spesialis.
                              7.  Rumah Sakit Umum Pemerintah.

                              8.  Rumah Sakit Swasta.

                              9.  Rumah bersalin, dll
                                      PPK berhak mendapatkan pembayaran praupaya dari Bapel JPKM

                               , PPK berwajiban memberikan jasa pelayanan kepada peserta JPKM sesuai
                               ketentuan.  Peraturan  mengenai  pemberi  pelayanan  kesehatan  tertuang

                               dalam  peraturan  Menteri  Kesehatan  R  I  No.571/Menkes/Per/VII/1993,

                               tentang  penyelenggaraan  program  JPKM.  Pengaturan  tersebut  meliputi
                               hal-hal berikut :

                              1.  PPK  dilarang  menarik  pembayaran  dari  peserta  sepanjang  pelayanan
                                  yang diberikan sesuai dengan paket yang disepakati bersama ( pasal 27

                                  )

                              2.  PPK  tidak  boleh  menolak  peserta  yang  membutuhkan  pelayanan
                                  Kesehatan.

                              3.  ( pasal 28 ).



                                                              38
   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54