Page 55 - Modul Manajemen Asuransi Kesehatan
P. 55
menjaga mutu pelayanan dan mengendalikan biaya pelayanan sehingga tidak
menghambat akses masyarakat. sistem pemeliharaan kesehatan yang
memadukan penataan subsistem pelayanan dengan subsistem pembiayaan
kesehatan. Karena itu dalam JPKM perlu dirumuskan keterlibatan
masyarakat untuk membiayai dengan iuran dimuka, keterlibatan pihak
ketiga sebagai badan penyelenggara yang bertanggung jawab mengelola
iuran secara efesien, keterlibatan sarana pelayanan kesehatan untuk
melaksanakan layanan bermutu namun ekonomi (cost-effectiveness) dengan
pembayaran praupaya, dan keterlibatan pemerintah sebagai badan pembina
yang mengarahkan hubungan saling menguntungkan antar pelaku JPKM.
Arah pengembangan JPKM mengacu kepada strategi yang ditetapkan
sebagai berikut :
1) JPKM merupakan jaminan kesehatan yang terpilih seperti tercantum
dalam pasal 1 undang-undang Nomor 23 tahun 1992 tentang kesehatan.
2) JPKM ditetapkan sebagai salah satu dari empat pilar strategi untuk
mencapai visi Indonesia Sehat 2010.
3) Makin luas cakupan penduduk yang terjamin kesehatannya dengan sistem
praupaya akan terpenuhi aspek “Fairness in health financing“ yang kini
ditetapkan WHO sebagai salah satu indikator keberhasilan
pembangunan kesehatan suatu negara.
4) Menyadari manfaat JPKM, terutama dalam rangka mengatasi kesulitan
dana yang muncul sebagai akibat berlangsungnya krisis moneter maka
pemerintah telah menetapkan perlunya menpercepat program JPKM yang
telah dinyatakan sebagai salah satu strategi yang harus dilaksanakan untuk
mewujudkan Indonesia Sehat 2010.
5) Perkembangan JPKM dengan kepesertaan yang bersifat aktif/sukarela
cakupannya rendah, sehingga diupayakan dengan Rancangan Undang-
Undang JPKM menuju kepesertaan JPKM semesta.
Permenkes sebagai produk hukum yang mengatur tentang premi adalah :
44
