Page 57 - 908 - PROBIS KEPESERTAAN_Neat

Bukan Penerima Upah

1. Dasar Hukum
Beberapa dasar hukum yang berkaitan dengan Kepesertaan BPU, yaitu:
a. UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN);
b. UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
(BPJS);
c. PP Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan
Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian;
d. PP Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari
Tua;
e. PP Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan atas PP Nomor 46 Tahun 2015
tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua;
f. PP Nomor 82 Tahun 2019 tentang Perubahan atas PP Nomor 45 Tahun 2015
tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan
Kematian;
g. Peraturan Badan BPJS Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kerja
Sama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dengan
Wadah;
h. Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjan Nomor: 13/PERDIR.02/042022
tentang Sistem Keagenan BPJS Ketenagakerjaan;
i. Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: 22/PERDIR.02/072022
tentang Pedoman Kepesertaan;
j. Surat bersama Direktur Kepesertaan dan Direktur Pelayanan Nomor
B/5450/052021 perihal Penegasan Kriteria Segmentasi serta Layanan Klaim
Peserta PU dan BPU;
k. Surat Deputi Bidang Kepesertaan Program Khusus dan Keagenan Nomor:
B/6032/092023 perihal Pengelompokan Jenis Pekerjaan bagi Peserta Bukan
Penerima Upah (BPU);
l. Surat Deputi Bidang Kepesertaan Program Khusus dan Keagenan Nomor:
B/8207/102022 perihal Petunjuk Teknis Sistem Keagenan Korporasi Sektor
Jasa Keuangan;
m. Surat Deputi Bidang Kepesertaan Program Khusus dan Keagenan Nomor:
B/1448/032023 perihal Petunjuk Teknis Strategi Optimalisasi Perlindungan
Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Debitu Kredit Usaha Rakyat (KUR); dan
n. Surat Deputi Bidang Kepesertaan Korporasi dan Institusi Nomor:
B/2485/042023 perihal Petunjuk Pelaksanaan Strategi Kepesertaan Pekerja
Rentan Tahun 2023.

2. Definisi BPU
Pekerja Bukan Penerima Upah (BPU) adalah orang perorangan yang melakukan
kegiatan-kegiatan ekonomi atau usaha-usaha ekonomi secara mandiri untuk
memperoleh penghasilan dari kegiatan atau usahanya tersebut.
(Perdir Nomor 22/PERDIR.02/072022)

908 | Proses Bisnis Kepesertaan 57