Page 53 - 908 - PROBIS KEPESERTAAN_Neat

iii. Kebijakan Koreksi
▪ Proses koreksi agar dilakukan secara sangat hati-hati dan
didukung dengan dokumen yang valid
▪ Untuk meningkatkan sistem pengendalian dan pemisahan
fungsi, proses koreksi saldo harus oleh fungsi yang berbeda dari
fungsi kepesertaan yaitu oleh Petugas TI
iv. Contoh Kasus
Saldo JHT TK a.n. Budi Imran tercatat sebesar Rp. 5.640.000,- padahal
seharusnya adalah Rp. 4.640.000,-
v. Kewenangan
(Kantor Wilayah)
Bidang DHCA Kantor Wilayah dengan persetujuan berdasarkan surat
pengajuan/agenda permintaan dari Bidang Kepesertaan Kantor
Wilayah dan apabila berhubungan dengan kasus klaim maka di
verifikasi oleh Bidang Pelayanan Kantor Wilayah
vi. Alur Pengajuan
▪ PK/BU/Tenaga Kerja membuat surat Keterangan/Pernyataan
▪ Kantor Cabang melakukan permintaan koreksi melalui surat ke
Kantor Wilayah dilampirkan dokumen pendukung
▪ Berdasarkan hasil verifikasi apabila disetujui maka Bidang
Kepesertaan Kantor Wilayah membuat agenda permintaan
koreksi ke Bidang DHCA Kantor Wilayah, apabila ada kasus klaim
maka perlu verifikasi dari Bidang Pelayanan Kantor Wilayah
▪ Proses koreksi dilakukan oleh Bidang DHCA Kantor Wilayah

m. Rollback karena Pemadanan NIK
i. Kondisi
▪ Adanya kesalahan pemadanan data sehingga data pada aplikasi
berubah menjadi milik orang yang berbeda/tidal berhak, baik
dalam rangka pembayaran klaim maupun bukan klaim
▪ Dalam hal pelaksanaan klaim, maka Bidang Pelayanan
melakukan verifikasi sesuai dengan juknis Jaminan dengan
membandingkan antara data sebelum dan sesudah pemadanan,
untuk kemudian:
o Memastikan apakah TK yang mengajukan klaim tersebut
adalah orang yang berhak dan dengan KTP yang valid;
o Apabila terjadi perubahan elemen data seperti
penyingkatan karakter nama, perubahan tanggal lahir/nama
ibu kandung/alatam, dan lain-lain, proses klaim dapat
dilanjutkan dengan syarat telah dipastikan bahwa TK yang
mengajukan klaim tersebut adalah orang yang
sama/berhak. Dalam hal ini tidak diperlukan rollback
pemadanan, tetapi cukup dengan surat
keterangan/pernyataan dari peserta/PK/BU
ii. Syarat & Dokumen
Identitas tenaga kerja seperti e-KTP, Kartu keluarga atau surat
keterangan lainnya yang menunjukkan bahwa data pada aplikasi
berubah menjadi milik orang yang berbeda/tidak berhak

908 | Proses Bisnis Kepesertaan 53