Page 51 - 908 - PROBIS KEPESERTAAN_Neat

Kepesertaan dan Kabid Keuangan yang disetujui oleh
Kepala Kantor Cabang
o Surat Permohonan koreksi upah dari Kantor Cabang/KCP ke
Kantor Wilayah
▪ Koreksi upah karena TK menhajukan klaim ditetapkan dalam
Juknis Jaminan
iii. Kebijakan Koreksi
▪ Proses koreksi agar dilakukan secara sangat hati-hati dan harus
didukung dengan dokumen yang valid
▪ Proses koreksi upah dilakukan di Kantor Wilayah dan mengubah
peruntukan iurannya sesuai dengan data yang valid
▪ Koreksi upah karena TK mengajukan klaim dapat ditetapkan
dalam Juknis Jaminan
iv. Contoh Kasus
▪ PT XYZ seharusnya menonaktifkan TK A pada bulan 10-2015, tetapi
yang dilaporkan adalah TK B maka proses adjusment upah adalah
mengaktifkan TK B dengan mengisi upah dan saldo JHT-nya, serta
menonaktifkan TK A dengan menghapus upah dan mengoreksi
saldo JHT-nya
▪ PT ABC melaporkan nonaktif TK A pada BLTH 09-2015 yang
seharusnya TK tersebut NA pada BLTH 10-2015, maka proses
adjusment upah yang dilakukan adalah mengoreksi BLTH NA-nya
dan saldo JHT
▪ Terjadi kekeliruan dalam melakukan entri data upah pada TK A
dan TK B, maka proses adjusment upah yang dilakukan adalah
dengan menukarkan upahnya dan mengoreksi saldo JHT-nya
▪ Dalam hal PK/BU mengikuti program JP, maka koreksi juga
dilakukan pada nilai iuran JP-nya
v. Kewenangan
(Kantor Wilayah)
Bidang DHCA Kantor Wilayah dengan persetujuan berdasarkan surat
pengajuan/agenda permintaan dari Bidang Kepesertaan Kantor
Wilayah dan apabila berhubungan dengan kasus klaim maka di
verifikasi oleh Bidang Pelayanan Kantor Wilayah
vi. Alur Pengajuan
▪ Perusahaan membuat surat permintaan telah terjadi salah
pelaporan upah
▪ Petugas Kepesertaan Pembina Perusahaan melakukan verifikasi
▪ Kantor Cabang melakukan permintaan koreksi melalui surat ke
Kantor Wilayah dilampirkan dokumen pendukung
▪ Berdasarkan hasil verifikasi apabila disetujui maka Bidang
Kepesertaan Kantor Wilayah membuat agenda permintaan
koreksi ke Bidang DHCA Kantor Wilayah, apabila ada kasus klaim
maka perlu verifikasi dari Bidang Pelayanan Kantor Wilayah
▪ Proses koreksi dilakukan oleh Bidang DHCA Kantor Wilayah

k. Koreksi Kode TK
i. Kondisi
▪ Kesalahan input data kartu peserta dan NIK yang berasal dari
perekaman TK baru sudah punya kartu peserta, baik karena salah

908 | Proses Bisnis Kepesertaan 51