Page 12 - E-MODUL SEJARAH LOKAL MATERI DPRD SUMSEL MASA ORDE LAMA
P. 12
Universitas Sriwijaya
B. DPRD SUMATERA SELATAN 1948—1950
Setelah terjadi Agresi Militer Belanda ke-I, keadaan bertambah sulit
lagi. Dalam mengatasi masalah ini, maka berdasarkan Undang-Undang
Nomor 10 Tahun 1948 Provinsi Sumatera selanjutnya dipisah menjadi
tiga Provinsi. Disamping penetapan Gubernur Sumatera Selatan dalam
meningkatkan pemerintahan juga dibentuk Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Pada pemerintahan baru Provinsi
Sumatera Selatan ini, dipimpin secara kolegial akan dijalankan oleh
sebuah dewan gabungan antara Gubernur Sumatera Selatan bersama
Badan Pekerja DPRD Provinsi Sumatera Selatan (Irwanto, D., & Dudy,
O., 2022).
Gambar 3. Foto bersama Anggota DPRD-S 1948—1950 di depan Gedung DPRD
Sumatera Selatan (Gedung Nasional) di Curup, tanggal 20—23 Oktober 1948
6
(Sumber: Irwanto, D., & Dudy, O., 2022, hlm. 31)
Sidang ini memilih Badan Pekerja DPRD Provinsi Sumatera
Selatan dengan hasil anggota BP terdiri dari R. Abdullah, Azis
Tjindarbumi, M. Ali Chanafiah, A. Wahab dan Noengtjik AR.
Karena wakil-wakil Islam dan PSI tidak ada yang terpilih, maka
mereka mengajukan sanggahan dan mengusulkan agar diadakan
pemilihan secara berimbang berdasarkan keterwakilan anggota
DPRD (Irwanto, D., & Dudy, O., 2022).
8
