Page 16 - E-MODUL SEJARAH LOKAL MATERI DPRD SUMSEL MASA ORDE LAMA
P. 16
Universitas Sriwijaya
Pada intinya Munas ini mencoba mencari solusi terbaik dari
perbedaan antara Pusat dan daerah, dengan mengambil beberapa
langkah, antara lain masalah perimbangan ekonomi dan keuangan
daerah dan pemerintahan daerah. Musyawarah Nasional yang berjalan
damai dan penuh pengertian ini selanjutnya mengeluarkan nota
kesepahaman pusat dan daerah yang langsung ditandatangan oleh
Presiden Soekarno tanggal 14 September 1957 (Irwanto, D., & Dudy,
O., 2022).
Apa saja isi peraturan
pemerintahan UU No.
3/1950?
Sejak awal tahun 1950, berdasar Peraturan Pemerintah dari
pelaksanaan Undang-undang Nomor 3/1950, di Sumatera Selatan
dibentuk Provinsi Sumatera Selatan. Provinsi Sumatera Selatan ini
sebagai gabungan dari Keresidenan Palembang, Keresidenan Bengkulu
Keresidenan Lampung dan Keresidenan Bangka Belitung. DPRD-S
Provinsi Sumatera Selatan semula sesuai PP UU No. 3/1950,
direncanakan sebanyak 35 orang anggota. Tetapi pada kenyataannya
akhirnya hanya terdiri dari 30 orang anggota saja. Ditunjuk 1 orang
6
ketua dan 1 orang wakil ketua DPRD-S Provinsi Sumatera Selatan
(Irwanto, D., & Dudy, O., 2022).
(Sumber: https://youtu.be/qBTds6XPv04)
12
