Page 17 - E-MODUL SEJARAH LOKAL MATERI DPRD SUMSEL MASA ORDE LAMA
P. 17

Universitas Sriwijaya


                    Pada  awalnya,  sesuai  dengan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  39
        Tahun  1950  sebagai  pelaksanaannya  rencananya  terlebih  dahulu
        dibentuk dewan-dewan daerah di setiap kabupaten di Provins Sumatera
        Selatan. Keempat dewan kabupaten ini tiga terdapat di Lampung dan
        satu di Bengkulu. Kondisi ini disebabkan munculnya berbagai instrik-
        instrik  dari  anggota  partai-partai  politik  di  berbagai  kabupaten  di
        Sumatera Selatan yang ada. Di mana kondisinya mengikuti seperti apa
        yang terjadi di pusat (Irwanto, D., & Dudy, O., 2022).

                        Oleh  sebabnya,  DPRD-Sementara  atau  DPRD-S  Provinsi
        Sumatera  Selatan  yang  dibentuk  dari  jelmaan  Badan  Pekerja,  yang
        semula hanya dipertahankan untuk satu tahun saja periode 1950—1951
        (Irwanto, D., & Dudy, O., 2022).



                            Bagaimana keadaan politik
                             DPRD-S Sumatera Selatan
                               Periode 1950—1955?



           b.  Sistem  Pengangkatan  Anggota  DPRD-S  Sumatera
           Selatan 1950—1955


                Pengangkatan  anggota  DPRD-S  Sumsel  1950—1955,  awalnya
                         6
        diangkat gubernur Sumatera Selatan. Dr. A. K. Gani masuk ke daerah
        pendudukan,  kemudian  disusul  oleh  Dr.  M.  Isa,  yang  sementara  itu
        telah  diangkat  menjadi  Komisaris  Pemerintah  Pusat  di  Sumatera
        Selatan.  Pada  waktu  pengakuan  kedaulatan,  Sumatera  Selatan  masih
        dibawah  kekuasaan  Gubernur  Militer  Dr.  A.K.  Gani.  Tetapi  karena
        setelah  Agresi  Militer  Belanda  Pertama,  negara  boneka  Sumatera
        Selatan  didirikan  Belanda,  maka  Komisaris  Pemerintah  Dr.  M.  Isa
        mengambil kedudukan di kota Bengkulu sebagai Pusat Pemerintahan
        sipil,  sekembalinya  dari  negeri  Belanda  menghadiri  Meja  Bundar
        (Anggara, 2013, hlm. 231).
                                                                      13
   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22