Page 30 - MODUL ANTARA KOLONIALISME DAN IMPERIALISME
P. 30

Modul Sejarah kelas XI KD 3.1


               melakukan intervensi dengan ikut campur dalam internal kerajaan seperti pada

               saat pergantian raja.

                       Melihat adanya intervensi dari Daendels, Raden Rangga yang merupakan

               kepala  pemerintahan  Mancanegara  dibawah  Kesultanan  Yogyakarta  mulai

               melakukan  perlawanan.  Hamengkubuwono  II  mendukung  sepenuhnya

               perlawanan Raden Rangga. Namun sayangnya perlawanan Raden Rangga mampu

               ditumpas dan Raden Rangga terbunuh dalam perlawanannya sendiri.

                       Setelah mampu menumpas perlawanan Raden Rangga, Daendels memberi

               ultimatum kepada Hamengkubuwono II untuk mengangkat Danureja II menjadi

               patih dan Hamengkubuwono II harus mengganti rugi kepada pemerintah Belanda

               atas perlawanan Raden Rangga. Sultan Hamengkubuwono II menolak ultimatum

               tersebut dan akhirnya terjadi perseturuan untuk kedua kalinya.

                       Pada  tahun  1810,  Daendels  membawa  3.200  pasukan  ke  Yogyakarta.

               Dengan  pasukan  ini,  Hamengkubuwono  II  akhirnya  tunduk  dan  turun  tahta

               digantikan  Hamengkubuwono  III.  Hamengkubuwono  II  lebih  sering  disebut

               Sultan  Raja  dan  Hamengkubuwono  III  disebut  Sultan  Sepuh  (Sepuh  /  Tua).

               Hamengkubuwono II masih diizinkan untuk tinggal di keraton.

                       Selain itu, Daendels menerapkan kebijakan – kebijakan untuk memperkuat

               kedudukannya, diantaranya :

                   a.  Membatasi kekuasaan raja – raja di Nusantara

                   b.  Membagi pulau Jawa menjadi sembilan daerah prefectuur / prefektur.

                   c.  Kedudukan  bupati  yang  sebelumnay  berdiri  sendiri  diubah  menjadi


                       pegawai pemerintahan Belanda yang digaji. Sekalipun begitu, bupati masih
                       memiliki hak penuh dalam mengelola pemerintahannya.


                       Kerajaan Banten dan Cirebon dihapus dan daerahnya dinyatakan sebagai
               wilayah pemerintahan kolonial Belanda.




               Bidang Peradilan

                       Untuk  mengatur ketertiban  dan keberlangsungan pemerintahan  Belanda,


                                                           25
   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35