Page 25 - MODUL ANTARA KOLONIALISME DAN IMPERIALISME
P. 25

Modul Sejarah kelas XI KD 3.1


               beberapa  kantor  dagang  di  Indonesia  pada  tahun  1604,  misalnya  di  Ambon,

               Makasar, Jepara, Jayakarta.



                   2.  Kekuasaan Kongsi Dagang VOC



                       Besarnya  keuntungan  yang  diperoleh  dari

               perdagangan  rempah-rempah  dan  didukung  oleh

               pengusiran bangsa Portugis menyebabkan para penguasa

               di Belanda bersaing untuk berlayar  ke Maluku. Harga

               rempah-rempah di Eropa pun semakin tidak terkendali.

               Melihat  kenyataan  ini.  Parlemen  Belanda  atau  Staten

               Generaal  mengusulkan  agar  semua  perusahaan  pelayaran  membentuk  sebuah

               kongsi dagang pada tahun 1598. Mulai tahun 1602 Belanda secara perlahan-lahan

               menjadi penguasa wilayah yang kini adalah Indonesia, dengan memanfaatkan

               perpecahan  di  antara  kerajaan-  kerajaan  kecil  yang  telah  menggantikan

               Majapahit.  Pada  abad  ke-17  dan  18  Hindia-Belanda  tidak  dikuasai  secara

               langsung  oleh  pemerintah  Belanda  namun  oleh  perusahaan  dagang  bernama

               Perusahaan  Hindia  Timur  Belanda  (bahasa  Belanda:  Verenigde  Oostindische

               Compagnie  atau  VOC).  VOC  telah  diberikan  hak  monopoli  terhadap

               perdagangan dan aktivitas kolonial di wilayah tersebut oleh Parlemen Belanda

               pada tahun 1602.

                       VOC  mempunyai  hak-hak  istimewa  yang  disebut  hak  Oktrooi  yang

               diberikan oleh parlemen Balanda. Hak tersebut adalah sebagai berikut:

                           1.  Hak monopoli dagang di wilayah-wilayah antara Amerika Selatan

                               dan Afrika.

                           2.  Hak  memiliki  angkatan  perang  dan  membangun  benteng

                               pertahanan.

                           3.  Hak berperang dan menjajah

                           4.  Hak mengangkat pegawai.



                                                           20
   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30