Page 19 - E-BOOK APBN dan APBD
P. 19

3.2  Sumber-sumber pendapatan daerah

                           a.  Pendapatan asli daerah (PAD)


                              Pendapatan  ini  berasal  dari  pajak  daerah,  retribusi  daerah,  hasil  pengelolaan
                              kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Lain-lain PAD yang

                              sah  meliputi  hasil  penjualan  kekayaan  daerah,  pendapatan  bunga,  keuntungan

                              selisih nilai tukar terhadap mata uang asing, dll.

                           b.  Dana perimbangan

                              Pendapatan ini terdiri atas dana bagi hasil, dana alokasi umum dan dana alokasi

                              khusus. Dana bagi hail bersumber dari pajak yang terdiri atas PBB, Bea hak atas
                              tanah dan bangunan.


                           c.  Pembagian hasil penerimaan PBB

                              Pendapatan ini diatur dalam Pasal 18 UU PBB, Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun

                              2000  tentang  Pembagian  Hasil  Penerimaan  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  antara
                              Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dan Peraturan Menteri Keuangan No.

                              34/PMK.03/2005. Adapun hasil penerimaan PBB dibagi untuk Pemerintah Pusat
                              dan Daerah dengan pembagian sebagai berikut.


                                10% untuk pemerintah pusat, dengan rincian :

                                a) 65% untuk seluruh daerah kabupaten dan kota

                                b) 35% sebagai insentif kepada daerah kabupaten dan kota


                                90% untuk pemerintah daerah

                                a)  16,2% untuk daerah provinsi yang disalurkan ke rekening kas umum

                                b)  64,8% untuk daerah kabupaten/kota yang disalurkan ke rekening kas umum
                                c)  9% untuk biaya pemungutan yang dibagi antara direktorat jenderal pajak dan

                                   pemerintah daerah








                                                                                                           14
   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23