Page 21 - E-BOOK APBN dan APBD
P. 21
RANGKUMAN
APBN atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara merupakan merupakan
rencana keuangan atau anggaran tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Dalam rancangan APBN akan tertulis seluruh
daftar sistematis yang terperinci terkait penerimaan serta pengeluaran pemerintah
dalam periode satu tahun anggaran, yang pada umumnya dimulai pada tanggal 1
Januari hingga 31 Desember. APBN juga telah diatur dalam undang-undang Nomor
20 Tahun 2019. APBN memiliki 6 fungsi utama yaitu fungsi alokasi, fungsi distribusi,
fungsi stabilisasi, fungsi otoritas, fungsi perencanaan dan fungsi regulasi. Secara
umum, adanya APBN bertujuan sebagai pedoman untuk penerimaan dan juga
pengeluaran negara dalam kurun waktu satu tahun. Selain itu, adanya APBN juga
untuk menuntun proses pertanggung jawaban pemerintah atas anggaran yang
ditetapkan.
APBD atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan APBD
merupakan instrument kebijakan yang utama bagi pemerintah daerah. Anggaran
daerah juga digunakan sebagai alat untuk menentukan besar pendapatan dan
pengeluaran. Berdasarkan pengertian di atas maka APBD yang dikeluarkan setiap
tahun akan mencerminkan besaran pendapatan dan pengeluaran yang dibutuhkan
unutk pengelolaan suatu daerah. Sama halnya seperti APBN, APBD juga memiliki 6
fungsi utama yaitu fungsi otorisasi, fungsi perencanaan, fungsi pengawasan, fungsi
alokasi, fungsi distribusi dan fungsi stabilitasi, Secara umum, APBD bertujuan untuk
membantu pemerintah daerah dalam pengaturan anggaran yang sesuai dengan
pemasukan daerah sehingga anggaran tersebut cukup untuk mensejahterakan
rakyatnya.
16