Page 70 - e-modul perpajakan

C. TARIF PPH PASAL 22

Besarnya pungutan PPh Pasal 22 ditetapkan sebagai berikut sesuai dengan Peraturan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor 34/PMK.010/2017:
a. Pemungutan yang dilakukan Direktoral Jendral Bea dan Cukai atas:
Impor
1. yang menggunakan Angka Pengenal Impor (APl), sebesar 2,5% dari nilai impor, kecuali atas impor
kedelai, gandum dan tepung terigu sebesar 0,5% dari nilai impor; (nilai impor adalah nilai berupa
uang yang menjadi dasar penghitungan Bea Masuk yaitu Cost Insurance and Freight (CIF) ditambah

dengan Bea Masuk dan pungutan lainnya yang dikenakan berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan kepabeanan di bidang impor.)
2. yang tidak menggunakan Angka Pengenal Impor (API), sebesar 7,5% dari nilai impor; dan/atau
3. yang tidak dikuasai, sebesar 7,5% dari harga jual lelang.

ekspor komoditas tambang batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam, sesuai uraian
barang dan pos tartf/ Harmonized System (HS) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dart Peraturan Menteri ini, oleh eksportir kecuali
yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang terikat dalam perjanjian kerjasama pengusahaan
pertambangan dan Kontrak Karya, sebesar 1, 5% (satu koma lima persen) dari nilai ekspor
sebagaimana tercantum dalam Pemberitahuan Pabean Ekspor.

Atas pembelian barang sebesar 1,5% dari harga pembelian tidak termasuk Pajak
Pertambahan Nilai dan tidak final

Atas penjualan bahan bakar minyak, gas, dan pelumas oleh produsen atau importir bahan
bakar minyak, gas dan pelumas adalah sebagai berikut:

1. Premium dan solar untuk SPBU swasta = 0,3% dari penjualan
2. Premium dan solar untuk SPBU pertamina = 0,25% dari penjualan
3. Premium/Super TT untuk SPBU swasta = 0,3% dari penjualan
4. Premium/Super TT untuk SPBU pertamina= 0,25% dari penjualan
5. Minayak tanah, gas, LPG, pelumas = 0,3% dari penjualan

catatan : Pungutan Pph pasal 22 kepada penyalur/agen, bersifat final selain penyalur atau agen bersifat
tidak final.

Atas penjualan hasil produksi kepada distributor di dalam negeri oleh badan usaha yang
bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri kertas, industri baja, industri otomotif,
dan industri farmasi(lihat pemungut dan objek pph pasal 22 butir 5) di terapkan berdasarkan
keputusan direktur jenderal pajak, yaitu:
1. Penjualan semua jenis semen sebesar 0,25% x DPP PPN ; (tidak final )

2. Penjualan kertas sebesar 0,1% X DPP PPN ; (tidak final )
3. Penjualan baja sebesar 0,3% x DPP PPN ; (tidak final )
4. Penjualan semua jenis kendaraan bermotor beroda dua atau lebih sebesar 0,45% x DPP PPN ; (tidak
final )
5. Penjualan semua jenis obat sebesar 0,3% x DPP PPN ; (tidak final )
6. Rokok = 0,1% x harga bandrol (bersifat final)

HALAMAN 66