Page 75 - e-modul perpajakan

E. SAAT TERUTANG DAN PELUNASAN/PEMUNGUTAN PPH PASAL 22

(1) Pajak Penghasilan Pasal 22 atas impor barang, terutang dan dilunasi bersamaan dengan saat
pembayaran Bea Masuk.
(2) Dalam hal pembayaran Bea Masuk ditunda atau dibebaskan, maka Pajak Penghasilan Pasal 22
terutang dan dilunasi pada saat penyelesaian dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB).
(3) Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pembelian barang oleh pemungut pajak terutang dan dipungut pada
saat pembayaran.
(4) Pajak Penghasilan Pasal 22 atas penjualan hasil produks industri semen, industri kertas, industri baja,

dan industri otomotif terutang dan dipungut pada saat penjualan.
(5) Pajak Penghasilan Pasal 22 atas penjualan hasil bahan bakar minyak, gas dan pelumas terutang dan
dipungut pada saat penerbitan Surat Perintah Pengeluaran Barang (delivery order).
(6) Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pembelian bahan-bahan dari pedagang pengumpul terutang dan
dipungut pada saat pembelian.

F. PEMUNGUTAN PPH PASAL 21

Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas impor barang dilaksanakan dengan cara penyetoran
oleh: a.)importir yang bersangkutan; atau b.)Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, ke kas negara

melalui Pos Persepsi, Bank Devisa Persepsi, atau Bank Persepsi yang ditunjuk oleh Menteri
Keu.angan.
Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas ekspor komoditas tambang batubara, mineral logam,
dan mineral bukan logam dilaksanakan dengan cara penyetoran oleh eksportir yang bersangkutan ke
kas negara melalui Pos Persepsi, Bank Devisa Persepsi, atau Bank Persepsi yang ditunjuk oleh
Menteri Keuangan.
Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 oleh pemungut pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d. wajib disetor oleh pemungut ke kas negara melalui Pos
Persepsi, Bank Devisa Persepsi, atau Bank Persepsi yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan, dengan
menggunakan Surat Setoran Pajak yang telah diisi atas nama rekanan serta ditandatangani oleh
pemungut pajak dan/atau Bukti Penerimaan Negara yang telah diisi atas nama rekanan.
Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 oleh pemungut pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
ayat (1) huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, dan huruf k wajib disetor oleh pemungut

ke kas negara melalui Pos Persepsi, Bank Devisa Persepsi, atau Bank Persepsi yang ditunjuk oleh
Menteri Keuangan.
Terhadap bukti penyetoran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktorat Jenderal Bea dan
Cukai melakukan pemeriksaan formal atas bukti penyetoran pajak terse but sebagai dokumen
pelengkap pemberitahuan pabean ekspor dan dijadikan dasar pelayanan ekspor.
Pemeriksaan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan oleh pejabat Direktorat
Jenderal Bea dan Cukai dan/ atau sistem komputer pelayanan.

G. TATA CARA PEMUNGUTAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PPH PASAL 22

1. PPh Pasal 22 atas impor barang (Lihat Pemungut dan Objek PPh Pasal 22 butir 1) disetor oleh
importir dengan menggunakan formulir Surat Setoran Pajak, Cukai dan Pabean (SSPCP). PPh Pasal

22 atas impor barang yang dipungut oleh DJBC harus disetor ke bank devisa, atau bank persepsi,
atau bendahara Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dalam jangka waktu 1 (satu) hari setelah
pemungutan pajak dan dilaporkan ke KPP secara mingguan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah
batas waktu penyetoran pajak berakhir.

HALAMAN 68