Page 74 - e-modul perpajakan

e. Pembayaran yang dilakukan oleh pemungut pajak, berkenaan dengan:
pembayaran yang dilakukan oleh pemungut pajak (bendahara pemerintah dan Kuasa Pengguna
Anggaran (KPA); bendahara pengeluaran; KPA atau pejabat penerbit Surat Perintah Membayar

yang diberi delegasi oleh KPA) yang jumlahnya paling banyak Rp2.000.000,00 dan tidak
merupakan pembayaran yang terpecah-pecah;

pembayaran yang dilakukan oleh pemungut pajak (BUMN) yang jumlahnya paling banyak
Rp10.000.000,00 dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah;

pembayaran untuk:
1. pembelian bahan bakar minyak, bahan bakar gas, pelumas, benda-benda pos;
2. pemakaian air dan listrik.
3. pembayaran untuk pembelian minyak bumi, gas bumi, dan/atau produk sampingan dari kegiatan
usaha hulu di bidang minyak dan gas bumi yang dihasilkan di Indonesia dari:
a) kontraktor yang melakukan eksplorasi dan eksploitasi berdasarkan kontrak kerja sama;
b) kantor pusat kontraktor yang melakukan eksplorasi dan eksploitasi berdasarkan kontrak kerja
sama; atau

c) trading arms kontraktor yang melakukan eksplorasi dan eksploitasi berdasarkan kontrak kerja
sama.

pembayaran untuk pembelian panas bumi atau listrik hasil pengusahaan panas bumi dart Wajib
Pajak yang menjalankan usaha di bidang usaha panas bumi berdasarkan kontrak kerja sama
pengusahaan sumber daya panas bumi;

pembelian bahan-bahan berupa hasil kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan
yang belum melalui proses industri manufaktur untuk keperluan industri atau ekspor oleh badan
usaha industri atau eksportir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (lJ. huruf i yang jumlahnya
paling banyak Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai
dalam satu masa pajak; Dll

f. Emas batangan yang akan diproses untuk menghasilkan barang perhiasan dari emas untuk
tujuan ekspor; dinyatakan dengan Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan Pasal 22 yang
diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak

g. Pembayaran untuk pembelian barang sehubungan dengan penggunaan dana Bantuan
Operasional Sekolah (BOS). Dll

Untuk menambah pemahaman anda mengenai materi ini silahkan klik link di bawah untuk
menambah Linterasi anda.
https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2019/199~PMK.010~2019Per.pdf
https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2018/110~PMK.010~2018Per.pdf

HALAMAN 67