Page 31 - Pendidikan Pancasila SMA Kelas X

Wawasan Kewarganegaraan

Sejarah: Sidang Kedua BPUPK 10–16 Juli 1945

Pada tanggal 10–16 Juli 1945, dilaksanakan Sidang Kedua Dasar agar dapat diubah sesuai dengan kebutuhan zaman.
BPUPK. Sidang dibuka dengan agenda pembacaan dua Kemudian, Liem Koen Hian mempertanyakan status orang
laporan Sukarno, yaitu sebagai berikut. Tionghoa yang pada masa kolonial disebut Timur Asing.
1. Hasil inventarisasi usul dan pendapat para anggota Sidang lanjutan tanggal 11 Juli 1945 ada perdebatan
BPUPK. soal Piagam Jakarta. Johannes Latuharhary keberatan de-
2. Usaha mencari jalan tengah atas perbedaan pandangan ngan “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat
golongan Islam dan golongan nasionalis. Islam bagi pemeluk-pemeluknya.” Ia mengingatkan ini bisa
Isi Sidang Kedua BPUPK mengancam penganut agama lain dan adat istiadat. Pan-
dangan ini diamini oleh Wongsonegoro dan Djajadiningrat.
Agenda sidang adalah sebagai berikut. Menanggapi ini, Agoes Salim menjamin masalah ini dapat
1. Rancangan Undang-Undang Dasar. diselesaikan dengan baik. Kemudian, KH Wachid Hasjim
2. Rancangan bentuk negara, wilayah negara, dan kewarga- mengatakan pemaksaan syariat kepada penganut Islam tak
negaraan.
3. Susunan pemerintahan, unitarisme, dan federalisme. akan terjadi karena ada prinsip per musya waratan.
Akhir Sidang BPUPK
Perbedaan Pendapat
Ketua BPUPK, Radjiman Wedyodiningrat meminta anggota Pada 16 Juli 1945, BPUPK menyetujui undang-undang
untuk memperbaiki rumusan Piagam Jakarta dan Undang- dasar negara. Rancangannya memuat tentang pernyataan
Undang Dasar. Parada Harahap menyatakan setuju dengan Indonesia merdeka, pembukaan yang memuat Pancasila,
rumusan, namun ditambah rasa terima kasih kepada Jepang. batang tubuh Undang-Undang Dasar negara yang tersusun
Soemitro Kolopaking menyetujui usulan tersebut dan me- atas pasal-pasal.
minta ada pasal mengenai amendemen Undang-Undang Sumber: https://bit.ly/3BFLbJL

Selain mengambil keputusan tentang bentuk negara dan luas wilayah,
ada juga beberapa keputusan lainnya. Selain itu, sidang juga membentuk
tiga kelompok panitia, yaitu sebagai berikut.
a. Panitia Perancang Hukum Dasar yang diketuai oleh Ir. Sukarno.
b. Panitia Perancang Keuangan dan Ekonomi yang diketuai oleh
Drs. Mohammad Hatta.
c. Panitia Perancang Pembelaan Tanah Air yang diketuai oleh Abikoesno
Tjokrosoejoso.

Sumber: https://bit.ly/2YPaHxl
Gambar 1.14 Drs. Mohammad Hatta

Bab I Pancasila sebagai Dasar Negara 19