Page 42 - Pendidikan Pancasila SMA Kelas X

1. Pancasila sebagai Dasar Negara

Pancasila sebagai dasar negara artinya bahwa setiap sendi­sendi
ketatanegaraan harus berdasar pada nilai­nilai Pancasila. Jadi, Pancasila
harus menjadi semangat dan jiwa dalam bernegara di segala bidang.
Segala tatanan kenegaraan, baik itu dalam bidang hukum, politik, ekonomi
maupun sosial masyarakat harus berdasarkan Pancasila.
Pancasila sebagai dasar negara dinyatakan oleh Sukarno dalam
pidatonya pada Sidang BPUPK tanggal 1 Juni 1945. Beliau menyatakan
Kedudukan Pancasila dalam Tata Urutan bahwa Pancasila sebagai dasar falsafah bangsa atau filosofische grondslag
Peraturan Perundang-undangan di bagi bangsa Indonesia yang merdeka. Pancasila yang dirumuskan oleh
Indonesia Berdasarkan Undang-Undang
No. 12 Tahun 2011 para pendiri bangsa sebagai dasar negara tidak diharapkan untuk berubah
atau diubah sehingga keberadaan Pancasila sebagai staatsfundamentalnorm
bersifat abadi. Notonagoro menegaskan bahwa kelima unsur Pancasila
sudah ada sejak lama dan bukan hal baru bagi berdirinya bangsa Indonesia,
lima unsur tersebut sebelum dan selama­lamanya telah dimiliki oleh
rakyat Indonesia.
Dalam Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber
Hukum dan Urutan Peraturan Perundang­undangan dinyatakan bahwa
Pancasila merupakan sumber hukum dasar nasional. Pasal 1 Ketetapan
MPR itu berisi beberapa hal berikut.
1
a. Sumber hukum adalah sumber yang dijadikan bahan untuk penyusunan
peraturan perundang-undangan;
2 b. Sumber hukum terdiri atas sumber hukum tertulis dan tidak tertulis;
3 c. Sumber hukum dasar nasional adalah Pancasila sebagaimana tertulis
dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, yaitu Ketuhanan Yang
4
Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia
5 dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam
permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan
6 sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan batang tubuh UUD NRI Tahun
1945.
7 Secara filosofis, UUD NRI Tahun 1945 tidak bisa lepas dari Pancasila

sebagai staatsfundamentalnorm. Jika UUD NRI Tahun 1945 merupakan
1 UUD NRI Tahun 1945
aturan dasar negara (staatsgrundgezet) maka Pancasila merupakan kaidah
2 Ketetapan MPR pokok negara yang fundamental. Kaidah pokok yang fundamental itu
3 Undang-Undang Peraturan Pemerintah mempunyai hakikat dan kedudukan yang tetap, kuat, dan tidak berubah
Pengganti Undang-Undang bagi Negara Indonesia.
4 Peraturan Pemerintah
Penjabaran lebih lanjut dari Pancasila sebagai kaidah pokok negara
5 Peraturan Presiden
yang fundamental adalah Pancasila sebagai sumber dari segala sumber
6 Peraturan Daerah Provinsi hukum atau sumber hukum dasar nasional. Penegasan dan legitimasi
7 Peraturan Daerah Kabupaten/Kota kedudukan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara
termaktub dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Selain itu, juga
Sumber: Dokumen penerbit
Gambar 1.26 Kedudukan Pancasila dalam tercantum dalam Undang­Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana
tata urutan peraturan perundang-undangan diubah dengan Undang­Undang Nomor 15 Tahun 2019 dan Undang­
di Indonesia
Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang­undangan.

30 Pendidikan Pancasila Kelas X