Page 21 - Pendidikan Pancasila SMP Kelas VIII
P. 21

?     Wawasan Kewarganegaraan




                              Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPR-GR)

                    Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong atau disingkat DPR-GR, dibentuk pada
                    era Demokrasi Terpimpin. DPR-GR berdiri berdasarkan Penetapan Presiden
                    Nomor 4 Tahun 1960 sebagai pengganti DPR Peralihan yang dibubarkan dengan
                    Penetapan Presiden Nomor 3 Tahun 1960.
                        Pembentukan DPR-GR dilatarbelakangi oleh dibubarkannya DPR hasil
                    Pemilu pertama tahun 1955 oleh Presiden Sukarno pada tanggal 5 Maret 1960
                    karena menolak Rencana Anggaran Belanja Negara (RAPBN) yang diajukan oleh
                    pemerintah. Tidak lama kemudian, Presiden berhasil menyusun daftar anggota
                    DPR. DPR yang baru dibentuk tersebut dinamakan Dewan Perwakilan Rakyat
                    Gotong Royong (DPR-GR). Seluruh DPR-GR ditunjuk oleh Presiden mewakili
                    golongan masing-masing. Anggota DPR-GR dilantik pada tanggal 25 Juni 1960.
                        Dalam upacara pelantikan tersebut, Presiden Sukarno menyatakan
                    bahwa tugas DPR-GR adalah melaksanakan Manipol, merealisasikan amanat
                    penderitaan rakyat, dan melaksanakan Demokrasi Terpimpin. Pada upacara
                    pelantikan wakil-wakil ketua DPR-GR tanggal 5 Januari 1961, Presiden Sukarno
                    menjelaskan bahwa kedudukan DPR-GR adalah pembantu Presiden atau
                    mandataris MPRS dan memberi sumbangan tenaga kepada Presiden untuk         Smart Learning
                    melaksanakan segala sesuatu yang ditetapkan MPRS.

                       Sumber: https://bit.ly/47pgEzC, https://bit.ly/3QPf42N
                                                                                           Informasi mengenai makna dan
                                                                                           nilai luhur dalam perumusan
                                                                                           Pancasila bagi bangsa Indonesia
                      Tentu kalian masih ingat tentang sejarah perumusan Pancasila. Pemba-  dapat kalian pindai melalui QR
                  hasan mengenai dasar negara terjadi pada sidang kedua BPUPK (29 Mei–1    Code berikut.
                  Juni 1945). Kemudian, Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 alinea keempat
                  yang di dalamnya secara eksplisit terdapat rumusan Pancasila, disahkan
                  oleh PPKI dalam sidang pertama pada 18 Agustus 1945. PPKI merupakan
                  penjelmaan atau wakil dari seluruh rakyat Indonesia yang mengesahkan
                  perjanjian luhur tersebut.                                                  Sumber: https://bit.ly/3SR6PWI
                      Konsep mengenai Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa (a noble     Sumber asli: https://bit.ly/3SObnND
                  covenant of the whole nation) juga disampaikan oleh Frans Magnis Suseno.   Jawablah pertanyaan berikut
                  Pancasila adalah hasil dari perjanjian luhur seluruh bangsa sehingga ber-  berdasarkan QR Code.
                  dasarkan hal tersebut terdapat dua arti. Pertama, Pancasila merupakan    1.   Mengapa nilai-nilai luhur
                                                                                               Pancasila terlihat dalam
                  konsensus atau kesepakatan mendasar yang menjadi dasar atau alasan           rapat sidang BPUPK?
                  kesediaan untuk bergabung dengan negara Indonesia yang sama. Kedua,      2.   Jelaskan makna dari Pan-
                  Pancasila menjadi dasar atau alasan dari kesediaan ratusan suku serta        casila sebagai perjanjian
                  komunitas dengan orientasi budaya dan agama yang berbeda-beda dan            luhur bangsa Indonesia!
                  tersebar di ribuan pulau untuk bersatu menjadi satu Indonesia. Indonesia   3.  Sebutkan nilai-nilai luhur
                                                                                               dalam proses perumusan
                  adalah milik seluruh rakyat Indonesia apapun latar belakang suku, agama,     Pancasila bagi bangsa In-
                  ras, dan golongan mereka.                                                    donesia!












                                                           Bab I Pancasila sebagai Dasar Negara dan Pandangan Hidup Bangsa  7
   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26