Page 10 - e-Koran Cakrawala

HALBAR-HALUT

EDISI 2
10 SEPTEMBER 2021 CAKRAWALA

Bupati Halbar Copot 8 Pejabat

Disurati KASN, BKD Layangkan Klarifikasi

Editor: Mahfud Husen permasalahan tersebut untuk hadir ikut berpengaruh. “KASN juga me-
Peliput: Hariadi Achmad memberikan klarifikasi pada Rabu minta dasar-dasar apa sehingga
(22/9) via zoom dengan memper- melakukan pemberhentian jabatan.
CAKRAWALA, JAILOLO - Bupati siapkan seluruh dokumen terkait hal Mereka tidak hanya menanyakan
Kabupaten Halmahera Barat, James tersebut. Kepala BKD Halbar, Fran- merger OPD, tetapi dimintai juga
Uang, melakukan perombakan be- siska Renjaan menyatakan bahwa pembuktian Perda Nomor 6 tahun
sar-besaran terhadap jabatan eselon Bupati telah memerintahkan dirin- 2016, kemudian Perda Nomor 20
II, III, IV. Totalnya 335 pejabat yang ya untuk mempersiapkan dokumen tahun 2021 perubahannya seperti
dirombak. Dari total pejabat yang di- terkait untuk dilakukan klarifikasi. apa,” ujarnya.
rombak, 8 pejabat eselon II yang di- Kata Fransiska, bukan Bupati dapat Pihaknya sampai saat ini masih
angkat di masa Bupati Danny Missy, teguran, tetapi undangan klarifikasi dimintakan untuk melengkapi do-
dinonjobkan. dari KASN. kumen-dokumen pemberhentian 8
Mereka adalah Kadis pertanian Menurut Fransiska, 5 dari 8 pejabat pejabat tersebut. Menurutnya, klar-
Totari Balatjai, Kadis Ketahanan eselon II yang dinonjobkan beber- ifikasi yang disampaikan ke KASN
Pangan M. Yusuf, Kasat Pol PP dan apa waktu lalu itu sudah memasuki dengan memperhatikan amanat
Damkar Wawan MT. Ali, Kadis Pen- masa pensiunan. Ke 5 orang itu ada UU Nomor 10 tahun 2016 tentang
didikan dan Kebudayaan Plemon Fredik Budiman yang sebelumnya perubahan kedua atas UU Nomor
Piuw, Kadis PTSP Samsudin Senen, menjabat Staf Ahli Bidang Pemer- l tahun 2015 tentang Penetapan PP
Asisten I Vence Muluwere, Staf Ahli intahan, Vence Muluwere sebelum- pengganti UU Nomor 1 tahun 2014
Bidang Pemerintahan Fredik Budi- nya Asisten I Setda Halbar, Bobby tentang Pemilihan Gubernur, Bupati
man, dan Staf Ahli Bidang Kemas- Jumati sebelumnya Staf Ahli Bidang dan Walikota. Dalam pasal 162 ayat
yarakatan dan SDM Bobby Jumati. Kemasyarakatan dan SDM, Totari (3) mengamanatkan bahwa Guber-
Pelantikan pejabat ini dilak- Balatjai sebelumnya Kadis Pertani- nur, Bupati atau Walikota yang akan
sanakan pada Senin (6/9) yang an, dan Ir. M.K Duwila sebelumn- melakukan penggantian pejabat
dipimpin Bupati James Uang, dan ya Kadis Pengendalian Penduduk di lingkungan Pemerintah Daerah
dilanjutkan pelantikan kedua dan Keluarga Berencana (PPKB). Ia Provinsi atau Kabupaten/Kota, da-
pada Kamis (23/9) yang dipimpin mengatakan, ke 5 orang ini rata-ra- lam jangka waktu 6 (enam) bulan
Wakil Bupati Djufri Muhammad. ta sudah berusia sekitar 58 tahun. terhitung sejak tanggal pelantikan
Setelah dinonjobkan, 8 pejabat es- Sementara usia pensiunan menurut harus mendapatkan persetujuan ter-
elon II ini tak terima dan kemudi- aturan 60 tahun. “Akan tetapi jika di tulis dari Menteri.
an mengadu ke Komisi Aparatur usia 58 tahun tidak lagi memiliki ja- Selama 6 bulan itu, kata Fransis-
Sipil Negara (KASN). KASN lantas batan, maka harus pensiun. Dalam ka, setelah pelantikan Bupati dan
menyurati Bupati, James Uang, un- aturannya apabila 58 tahun masih Wakil Bupati Halbar terpilih pada
tuk memberikan klarifikasinya atas menduduki jabatan eselon II, maka tanggal 26 Februari 2021 belum
aduan 8 pejabat dinonjobkan itu. Su- diperpanjang hingga 60 tahun,” jelas melakukan penataan pada Jabatan
rat undangan klarifikasi dari KASN Fransiska. Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP)
bernomor: UND-629/KASN/9/2021 Mantan Kadis P3A Halbar ini juga dan pejabat struktural lainnya.
yang ditujukan kepada Bupati Hal- menyampaikan pihaknya juga sudah “Nanti setelah melewati batas wak-
bar tertanggal 14 September 2021 itu melakukan klarifikasi ke KASN terkait tu 6 bulan pasca pelantikan sebagai
berisi tentang tindaklanjut laporan alasan Bupati Halbar yang member- Bupati dan Wakil Bupati Halbar ter-
pengaduan masyarakat atas dugaan hentikan beberapa pejabat eselon II. pilih periode 2021-2024, tepat pada
pelanggaran dalam pemberhentian Fransiska mengaku klarifikasi yang tanggal 3 september 2021, baru-
dalam jabatan pimpinan tinggi prat- disampaikan kepada KASN lewat lah Pejabat Pembina Kepegawaian
ama di lingkungan Pemkab Halbar. virtual, Rabu (22/9) itu, salah satu Daerah (PPKD) melakukan pena-
KASN meminta kepada Bupati alasan pemberhentian adalah per- taan terhadap JPTP dan pejabat
James Uang untuk menugaskan ke- ampingan Organisasi Perangkat struktural lainnya di lingkup Pemda
pada Kepala Badan Kepegawaian Daerah (OPD). Sehingga dengan Kabupaten Halbar,” terangnya me-
serta pejabat terkait yang memahami otomatis jabatan kepala OPD juga nutup. (adi/ask) PEMERINTAHAN: Bupati Halmahera Barat, James Uang saat melantik pejabat belum lama ini

Cacat Prosedur, Bapemperda

Arah Pembangunan Rencana Surati Gubernur

Halut 2021-2026 Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda)
CAKRAWALA, JAILOLO - Pengesahan
menjadi Peraturan Daerah (Perda) Ren-
Diurai Dalam 4 Misi cana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) Kabupaten Halmahera
Barat yang digelar di ruang paripurna
CAKRAWALA, TOBELO - Musyawarah Perencanaan DPRD Halbar, Senin (20/9), dinilai cacat
Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangu- prosedur.
nan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasalnya, pembahasan Ranperda RPJMD
Halmahera Utara tahun 2021-2026 dilaksanakan pada yang dilakukan pimpinan DPRD itu tanpa
Rabu (22/9) di Greend Land Hotel. Musrenbang RP- melibatkan Bapemperda. “Proses pemba-
JMD ini dibuka Bupati Halut, Frans Manery. hasan Ranperda di lingkungan DPRD Hal-
Dalam sambutannya, Frans menyampaikan ada 4 bar sangat semrawut,” sebut Ketua Bapem-
misi penting dalam arah pembangunan Halut ke de- perda DPRD Halbar, Tamin Ilan Abanun.
pan. Pertama; memperkuat pelayanan di bidang kes- Menurutnya, Ranperda RPJMD Hal-
ehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial bagi bar ini cacat prosedur, karena koordinasi
seluruh penduduk dan kemajuan karakteristik kebu- pengkajian dan harmonisasi Ranperda ti-
dayaan daerah. dak melalui organ dan pejabat pemben-
Kedua; mengurangi kesenjangan wilayah, mem- tuk yang tepat sesuai dengan perintah
perkuat daerah-daerah melalui pembangu- Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004
nan infrastruktur untuk ekonomi, serta optimal- tentang pembentukan peraturan perun-
isasi keuangan daerah dan lingkungan hidup. dang-undangan pada pasal 5 yang men-
Ketiga; membangun perekonomian daerah yang ko- yatakan bahwa dalam pembentukan pera-
koh dan berdaya saing melalui investasi produktif turan perundang-undangan didasarkan Tamin Ilan Abanun
pada sektor yang berkelanjutan, seperti pertanian, pada 7 asas pembentukan, salah satun-
perikanan, kelautan dan sektor pariwisata serta pen- ya di huruf a, yaitu rancangan peraturan terencana, terpadu dan sistematis, ser-
umbuhan ekonomi berbasis inovasi. dibentuk oleh kelembagaan atau pejabat ta penyusunan program pembentukan
Ke empat; melanjutkan reformasi birokrasi dan kual- pembentuk yang tepat. “Artinya bahwa se- Perda provinsi antara DPRD Provinsi dan
itas penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui tiap jenis peraturan perundang-undangan Pemda Provinsi dikoordinasikan oleh
inovasi dan transformasi bisnis berkelanjutan. Un- harus dibuat oleh lembaga atau pejabat DPRD provinsi melalui alat kelengkapan
tuk mewujudkan sasaran pembangunan ini di Halut, pembentuk peraturan perundang-undan- DPRD provinsi yang khususnya menan-
kata Frans, maka kebijakan prioritas yang ditetapkan gan yang berwewenang. Bila tidak, maka gani bidang legislasi, dan Pemda Provin-
dalam musrenbang ini adalah untuk mewujudkan dapat dibatalkan atau batal demi hukum,” si dikoordinasikan oleh biro hukum atau
visi dan misi kepala daerah untuk 5 tahun ke depan. jelas Ketua Fraksi Hanura ini. tim Propemperda Provinsi, dan ini berlaku
Dengan begitu, Bupati dua periode ini berharap da- Kata dia, Negara dengan susah payah mutatis mutandis bagi DPRD dan Pemda
lam Musrenbang ini dapat memperoleh perencanaan untuk menghadirkan setiap peraturan pe- kab/kota sebagai bentuk perbaikan ber-
pembangunan daerah yang bersifat strategis yang ber- rundang-undangan tidak lain hanya ber- dasarkan Perpres Nomor 87 tahun 2014
manfaat bagi pertumbuhan ekonomi dan pemerataan tujuan produk hukum daerah berkuali- tentang peraturan pelaksanaan UU Nomor
pendapatan bagi masyarakat di daerah dan program tas, baik secara prosedural, substansi dan 12 tahun 2011 tentang pembentukan pera-
yang direncanakan dapat berdaya guna dan berhasil. teknis penyusunan. Mengabaikan aspek turan perundang-undangan, penyusu-
“Semua itu dapat terwujud dengan baik dengan koor- prosedural dapat menimbulkan cacat nan Prolegda/propemperda di lingkun-
dinasi lintas sektor bukan hanya pada tataran peny- hukum. Mengabaikan aspek substansial gan DPRD dikoordinasikan oleh Balegda/
usunan rencana, tetapi sampai pelaksanaan rencana. maka tidak terjalin harmonisasi kehen- Bapemperda.
Untuk itu, khusus pimpinan perangkat daerah harus dak melalui aspirasi dengan pembuatnya. Terkait dengan hal ini, Tatib DPRD di-
dapat mengikuti kegiatan ini dari awal sampai akhir,” Tamin berujar hal ini termasuk yang urgen jelaskan dalam pasal 54 huruf b, bahwa
pintanya. (fnc/ask) dan membutuhkan peran Bapemperda. Bapemperda berkewenangan mengkoor-
Oleh karena itu, jangan heran jika banyak dinasikan penyusunan Ranperda antara
daerah selalu mempraktikkan hal tersebut. DPRD dan Pemda. Begitu juga dalam hal
Tidak seperti Halbar saat ini, terlihat sangat pengharmonisasian, pembulatan dan pe-
semrawut dalam pembahasan Ranperda. mantapan konsepsi Perda, sebagaimana
“Seharusnya pimpinan DPRD turut men- dalam pasal 58 UU Nomor 12 tahun 2011
goptimalkan peran Bapemperda, sehingga tentang pembentukan peraturan perun-
Bapemperda menjadi tempat yang handal dang-undangan yang menegaskan bah-
bagi aspirasi dan masukan yang berasal wa dalam harmonisasi, DPRD dikoordi-
dari internal DPRD dan pemerintah daer- nasikan oleh Badan legislasi sedangkan
ah. Tapi ini malah sebaliknya, yang dibuat Pemda dikoordinasikan oleh bagian hu-
oleh pimpinan DPRD justru mengerdilkan kum atau tim propemperda. “Kalau se-
dan melemahkan tugas dan kewenangan andainya dari awal Ranperda ini dikoor-
Bapemperda,” sesalnya. dinasikan oleh Bapemperda, maka selesai
Tamin merasa heran, karena mem- pembahasan dengan lintas komisi ber-
pertanyakan kapasitas pimpinan dalam sama tim Propemperda, Bapemperda
memimpin rapat lintas komisi untuk melakukan rapat pleno penetapan dan
membahas Ranperda non APBD tentang melalui ketua Bapemperda, Ranperda RP-
RPJMD. Pertanyaan ini tidak bisa dijawab, JMD tersebut diserahkan kepada pimpinan
karena pimpinan DPRD ada dalam Tata DPRD kemudian Banmus menetapkan
Tertib (Tatib) DPRD itu kedudukannya jadwal untuk paripurna,” jelasnya.
Urus KTP di Halut Harus Tunjukan Kartu Vaksin sama seperti AKD Bapemperda dan tu- menegaskan bahwa Indonesia adalah neg-
Tamin bilang, konstitusi negara ini telah
gasnya berbeda.
Mantan Ketua Prodi Ilmu Politik Uni- ara hukum yang bermakna bahwa segala
versitas Muhammadiyah Maluku Utara tindakan pemerintahan harus didasar-
CAKRAWALA, TOBELO apan vaksinasi ini untuk ke- karena ini merupakan anju- (UMMU) ini juga menguraikan, dalam kan atas hukum. “Bagaimana jadinya jika
- Layanan pengurusan ad- selamatan bersama. “Kalau ran pemerintah untuk vak- peraturan DPRD Nomor 170/11/2018 ten- lembaga yang berfungsi membuat hukum,
ministrasi kependudukan di kita mencintai anak-anak sinasi, termasuk masyarakat tang Tatib pasal 33, dari 9 tugas dan ke- ikut-ikutan mengaburkan substansi hu-
Kantor Dinas Kependudu- dan keluarga, minimal harus di Halut. Maka dari itu, lan- wenangan pimpinan DPRD tidak ada satu kum itu sendiri,” tukasnya.
kan dan Catatan Sipil (Duk- divaksin. Sehingga pegawai jut dia, masyarakat yang be- pun yang terkait langsung dengan pem- Oleh karena itu, Tamin menegaskan
capil) Kabupaten Halmahera Dukcapil yang melakukan lum divaksin yang kemudian bahasan Ranperda Non APBD. Sementara bakal menyurat ke Gubernur Maluku
Utara harus menunjukan pelayan terhadap masyarakat melakukan pengurusan KTP, Bapemperda sangat jelas dalam Tatib pas- Utara melalui Biro Hukum untuk memas-
kartu vaksin. Kepala Dinas yang membuat KTP harus maka akan diarahkan untuk al 54, tugas dan kewenangan sangat jelas tikan kedudukan Bapemperda dalam UU
Dukcapil Halut, Hernefer F. menerapkan protokol kese- divaksin. yaitu mulai dari mengkoordinasi, mengka- Nomor 12 tahun 2011 terkait kewenan-
Tjandua mengatakan, pen- hatan, salah satunya dengan Setelah divaksin, baru- ji, dan badan harmonisasi Ranperda. gannya dalam pembahasan Ranperda.
gurusan administrasi kepen- menerapkan wajib vaksin,” lah bisa dilayani pembua- Bahkan dalam undang-undang yang pal- “Kedudukannya dalam konstitusi itu
dudukan seperti pembuatan ujar Hernefer saat ditemui tan KTP. “Masyarakat yang ing tinggi, tugas dan kewenangan Bapem- urgen atau tidak? Sehingga pemba-
KTP harus menunjukkan di ruang kerjanya, Kamis datang tetap dilayani, tapi perda juga diatur sangat jelas. Misalnya hasan Ranperda RPJMD yang dip-
kartu vaksin. Ini dilakukan (23/9). kami meminta harus mengi- dalam UU Nomor 12 tahun 2011 tentang impin pimpinan DPRD tidak meli-
pihaknya sesuai himbauan Terkait vaksinasi ini, kata kuti anjuran pemerintah pembentukan peraturan perundang-un- batkan Bapemperda,” pungkasnya.
Bupati Frans Manery. dia, tergantung niat dari sebagai warga negara yang dangan, disebutkan bahwa Prolegda/ Pengesahan Ranperda RPJMD inj juga
Vaksin sebenarnya tidak masyarakat yang melaku- baik. Jadi harus divaksin,” Propemperda adalah instrumen peren- mendapat protes dari anggota Bapemper-
ada masalah, karena pener- kan. Apakah mau atau tidak, terangnya. (fnc/ask)
canaan program pembentukan Perda da lainnya yakni Albert Hama dan Atus
Provinsi/Perda kab/kota disusun secara Sandiang. (adi/ask)