Page 6 - e-Koran Cakrawala
P. 6
HUKUM KRIMINAL
6 EDISI 2 CAKRAWALA
SEPTEMBER 2021
BAGAS Andi Setiawan
DAK di Sula
Diduga Ditilep
CAKRAWALA, SANANA - Kejaksaan Negeri (Ke-
jari) Kabupaten Kepulauan Sula terus mendalami
kasus dugaan pemotongan Dana Alokasi Khusus
(DAK) Dinas Pendidikan Sula tahun 2020.
Kepala Kejari Sula melalui Pelaksana Harian
(Plh) Kasi Intel, Bagas Andi Setiawan menuturkan,
operasi intelijen atas penyelidikan dugaan pemo-
tongan DAK tahun anggaran 2020 di Diknas Sula
terus dilakukan guna menemukan ada atau tidak-
nya perbuatan melawan hukum.
Pihaknya sudah memanggil beberapa pihak
terkait guna untuk dimintai keterangannya. Total KORUPSI: Kajari Haltim (tengah) saat memimpin konferensi pers penanganan korupsi.
sudah 22 orang yang dimintai keterangannya. Se- ri para saksi sebanyak 20 orang sudah kita sih belum sampai pada kesimpulan itu,
jumlah dokumen juga turut diamankan. Kejari Haltim Selidiki periksa. Begitu juga untuk GOR Kota Maba,” karena untuk kasus ini juga berkaitan den-
“Sebanyak 22 orang yang kami periksa ini dian- ungkap Adri Notanubun. gan perhitungan luas lahan, maupun har-
taranya 14 kepala sekolah penerima DAK 2020, si- Adri mengatakan, dua kasus ini masih da- ga tanah yang ditetapkan oleh pemerintah
sanya dari Diknas yakni KPA/PA, bendahara, tim lam tahap penyelidikan, maka pihakhya be- daerah,” katanya.
teknis, tim fasilitator, tim PPHP dan kuasa BUD Dugaan Korupsi Dana GOR lum sampai pada kesimpulan perhitungan Dirinya mengaku, selain para pemilik
dari BPKAD,” jelasnya Bagas. kerugian negara. “Jadi kita belum sampai lahan, Kejari juga telah memeriksa Panitia
Bagas yang juga Kasi Datun Kejari ini menga- pada kesimpulan kerugian negara, karena Pembebesan lahan dan juga Kepala Dinas
takan, pihaknya berencana kembali mengundang CAKRAWALA, MABA - Kasus dugaan Hal ini disampaikan Kajari Haltim, Adri masih tahap penyelidikan,” ujarnya. Pertanahan dan Lingkungan Hidup (DPLH)
beberapa pihak lainnya untuk dimintai keteran- tindak pidana korupsi pembebasan lahan Notanubun. Menurutnya, sementara ini Untuk kasus pembebasan lahan warga, Harjon Gafur, serta saksi saki lain.
gan lanjutan. “Intinya kami dari bagian Intelijen warga dan proyek pembangunan Gelang- Kasi Pidana Khusus (Pidsusus) Kejari Hal- lanjutnya, penyidik akan meminta berbagai “Bagitu juga untuk perkara GOR yang
terus perdalam kasus dugaan pemotongan DAK gang Olahraga (GOR) Kota Maba, Kabu- tim tengah melakukan penyelidikan den- pihak berkompeten untuk menghitung po- saat ini kita tangani, para saksi sudah kita
”
Diknas. Apabila ada perbuatan melawan hukum paten Halmahera Timur (Haltim), menjadi gan memeriksa sejumlah saksi atas dua tensi kerugian negara yang ditimbulkan. periksa semua. Kami akan selaku terbuka
sesuai alat bukti yang kami kumpul, maka kasus perhatian serius Kejaksaan Negeri (Kejari) kasus tersebut. “Kita akan minta pihak pihak yang ber- ke publik setiap kasus yang kami tangani,”
tersebut dilimpahkan ke bagian Seksi Pidana khu- Haltim. “Untuk kasus pembeasan lahan sendi- kompeten untuk menghitung, tapi kita ma- tutupnya. (rul/rii)
sus (Pidsus) untuk ditindaklanjuti,” terang Bagas.
(ish/ask)
Tersangka Korupsi
“Sebanyak 22 orang yang kami periksa ini
diantaranya 14 kepala sekolah penerima
DAK 2020, sisanya dari Diknas yakni KPA/ Jabat Plt Kadis di Taliabu
PA, bendahara, tim teknis, tim fasilitator,
tim PPHP dan kuasa BUD dari BPKAD,”
Bagas Andi Setiawan
Diduga Salah Gunakan DD Rp 4,26 Miliar
Pelaksana Harian (Plh) Kasi Intel Kejari Sula
CAKRAWALA, TALIABU - Bupati Kabupaten Pulau Talia- memintai keterangan Agusmawati. Hanya saja, ia enggan
bu, Aliong Mus, mengangkat tersangka kasus dugaan korup- memberikan keterangan. Dirinya bahkan menyebutkan
si dana desa (DD) sebagai Plt Kepala Dinas Pemberdayaan nama beberapa media yang ia tidak akan memberikan ket-
Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Taliabu. Tersangka erangan.
yang dimaksud adalah Agusmawati Toib Koten. “Namanya media Penamalut (NMG), saya tidak akan
Sebagaimana diketahui, dugaan korupsi DD Taliabu se- berkomentar apa-apa kalau kalian datang mau konfirmasi
besar Rp 4,26 miliar. Sementara diusut penyidik Reskrim- berita,” tukasnya. Wartawan mencoba melayangkan per-
sus Polda Malut. dugaan korupsi tersebut terjadi pada 2017 tanyaan, namun mantan Kepala Bidang Perbendaharaan
lalu. Ketika itu tersangka menjabat bendahara kas daerah. pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) ini
Saat dicairkan, uang DD sebesar Rp 4 miliar lebih itu didu- bersikeras untuk tidak berkomentar.
ga ditransferkan ke rekening CV Syafaat perdana yang tidak juk Bupati Aliong Mus sebagai Plt Kadis PMD. Padahal,
Sekadar diketahui, Agusmawati belum lama ini ditun-
lain milik tersangka.
PEMERINTAH DAERAH ti mulai menutup diri dengan media massa. Ia bahkan Agusmawati saat ini berstatus tersangka atas dugaan
Setelah dianggap sebagai Plt Kepala DPMD, Agusmawa-
pemotongan Dana Desa (DD) Taliabu pada tahun 2017
lalu. Bahkan penyidik Polda Malut telah mengantongi
menaruh dendam terhadap media-media yang member-
itakan kasus dugaan korupsi yang menjeratnya. Belum
hasil audit kerugian keuangan negara atas kasus terse-
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR lama ini wartawan Nuansa Media Grup (NMG) berusaha but. (ysn/ask)
”
Di Halut Sudah Diusut, Dana
Mengucapkan Selamat Covid-19 di Pemprov Didiamkan
Atas Terbitan Perdana
Jika DPRD Maluku Utara
tidak berani membentuk
pansus, apa salahnya
lembaga penegak hukum
melakukan penyelidikan.
M. Ardiansyah
Sekretaris DPRD KNPI Maluku Utara
Gubernur Maluku Utara tahun 2020,
penggunaan anggaran covid-19 seki-
ra Rp 140 miliar sulit dipertanggung-
jawabkan Pemprov. Pansus LKPJ tel-
ah merekomendasikan ke pimpinan
DPRD Maluku Utara untuk dibentuk
Pansus covid-19. Entah ada apa hing-
KORAN DIGITAL ga saat ini Pansus covid-19 belum juga
dibentuk.
Sekretaris DPRD KNPI Maluku
CAKRAWALA Utara, M. Ardiansyah menyesalkan
Pansus
lambannya
pembentukan
covid-19. Sebab, jika pansus terse-
but segera dibentuk, maka cepat atau
lambat anggaran covid-19 tahun 2020
bisa diungkap bagaimana bentuk pen-
AGUS Wirawan Eko Saputro yalahgunaanya dan jumlah yang di-
duga disalahgunakan. “Kalau sudah
CAKRAWALA, SOFIFI - Aparat pen- oleh Intelijen Kejari. terungkap, selanjutnya dilaporkan ke
egak hukum di Maluku Utara (Malut) Upaya Kejari Halmahera Utara penegak hukum untuk diusut, supaya
tidak boleh diam ketika publik men- mendapat dukungan GP Ansor. Ketua ada efek jera,” ujarnya menyarankan.
duga terjadi praktik penyalahgunaan Ansor Halmahera Utara, Jurnawi Do- M. Ardiansyah menambahkan,
anggaran covid-19. Pihak yang terlibat dungo dan pengurusnya bertandang jika DPRD Maluku Utara tidak bera-
dalam dugaan korupsi dana covid-19, ke kantor Kejari, kemudian member- ni membentuk pansus, apa salahnya
baik di pemerintah kabupaten/kota ikan sikap dukungan ke Kajari Agus. lembaga penegak hukum melakukan
atau di provinsi, terbilang belum bisa “Anggaran covid senilai Rp 60 miliar, penyelidikan. Jika Kejaksaan Tinggi
bernapas lega. baru terealisasi Rp 33 miliar. Semen- atau Polda Maluku Utara berani men-
Di Kabupaten Halmahera Utara tara sisanya Rp 27 miliar masih ditele- gusut penggunaan anggaran covid-19,
(Halut), Kejaksaan Negeri (Kejari) se- suri,” jelasnya. Pihaknya berharap Ke- maka kemungkinan banyak pihak akan
tempat mulai melakukan pengum- jari Halmahera Utara mengusut serius tidak tenang. “Kalau lembaga hukum
pulan bahan dan keterangan (Pulba- dugaan korupsi tersebut yang diduga sudah bergerak melakukan pulbaket,
ket) terkait dugaan korupsi anggaran melibatkan sejumlah pejabat. sudah pasti mereka akan mendapat-
covid-19 tahun 2020 senilai Rp 60 mil- Pemprov Malut kan banyak data dan fakta dari publik.
iar. Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Tidak hanya di Halmahera Utara, KNPI akan mendukung penuh jika ada
Drs. Ubaid Yakub MPA Anjas Taher, SE, M.Si Ricky Chairul Richfat Halmahera Utara, Agus Wirawan Eko dugaan yang sama juga terjadi di penegak hukum yang berani menyeli-
Saputro mengungkapkan, sedikitn-
Pemprov Maluku Utara. Berdasarkan dikinya,” tegas Sekretaris KNPI Malut.
Bupati Wakil Bupati Wakil Bupati ya 10 orang sudah dimintai klarifikasi temuan panitia khusus (Pansus) LKPJ (mit/kov)
