Page 25 - E-Modul Berorientasi Pembelajaran Berdiferensiasi fiksss_Neat
P. 25

d.  Menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan Indonesia.
                                      e.  Mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi
                                          atau golongan.

















                                                  Gambar: Contoh nilai praksis sila ke-3
                                          Sumber: https://images.app.goo.gl/1vs3iguFyAy6nj998





                                                 Sila Keempat: Kerakyatan
                                                yang Dipimpin Oleh Hikmat
                                                    Kebijaksanaan dalam
                                               Permusyawaratan Perwakilan          Lambang Sila ke-4
                                                                                       Pancasila


                                  1.  Nilai Dasar           : Kerakyatan
                                  2.  Nilai Instrumental           :
                                      a.  UUD 1945, Pasal 2:
                                          (1) Majelis Permusyawaratan rakyat terdiri atas anggota-anggota
                                          Dewan Perwakilan Rakyat, ditambah dengan utusan-utusan dari
                                          daerah-daerah  dan  golongan-golongan,  menurut  aturan  yang
                                          ditetapkan dengan undang-undang.
                                          (2) Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang sedikitnya sekali
                                          dalam lima tahun di ibu kota negara.
                                          (3) Segala putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat ditetapkan
                                          dengan suara yang terbanyak.
                                      b.  UUD  1945,  Pasal  3:  “Majelis  Permusyawaratan  Rakyat
                                          berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar.”
                                      c.  UUD 1945, Pasal 6A:
                                          (1)  Presiden  dan Wakil  Presiden  dipilih  dalam  satu  pasangan
                                          secara langsung oleh rakyat.
   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30