Page 5 - EBOOK PPKN KELAS 9

1) J.J. ROUSSEAU

Menganut teori perjanjian masyarakat dan dianggap sebagai BAPAK TEORI
KEDAULATAN Rakyat. menurutnya negara dibentuk oleh kemauan rakyat. kemauan
rakyat untuk membentuk sebuah negara disebut Kontrak Sosial. Individu secara suka rela
dan bebas membuat perjanjian untuk membentuk sebuah negara berdasarkan kepentingan
mereka. Negara sebagai Organisasai berkewajiban mewujudkan cita-cita atau kemauan
rakyat yang kemudian dituangkan dalam kontrak sosial yang berwujud konstitusi negara.
2) MONTESQUIEU
Menurut montesquieu harus dipisahkan menjadi kekuasaan Eksekutif, Legislatif,
Yudikatif. montesque berpendapat bahwa lembaga ini harus dipisah tidak boleh ikut
campur tangan dalam urusan lembaga negara lain.

3) JOHN LOCKE
Negara dibentuk melalui perjanjian masyarakat. sebelum terbentuknya negara,
manusia hidup sendiri sendiri dan belum ada peraturan. untuk memenuhi kebutuhannya
manusia mengadakan perjanjian membentuk sebuah negara.
Menurut John Locke hanya ada pemisahan kekuasaan dalam negara yaitu Legislatif,
Eksekutif, Yudikatif. John Locke mengajarkan 2 asas terbentuknya negara:

1. PACTUM UNIONIS: perjanjian antar individu untuk membentuk negara
2. PACTUM SUBJECTIONIS: Perjanjian antara individu dengan negara yang dibentuk
tersebut aratinya individu memeberikan mandat kepada negara atau pemerintah selama
pemerintah berdasarkan konstitusi atau UUN

4) JOHN ALTHUSIUS
Perjanjian masayarakat adalah: perjanjian penundukan yang bersifat bertingkat
artinya dalam perjanjian itu orang-orang menyerahkan kekuasaan kepada kesatuannya
yaitu rakyat. ia juga berpendapat bahwa kedaulatan merpakan kekuasaan yang tertinggi
untuk menyelenggarakan segala sesuatu menuju pada kepentingan jasmani dan rohani
anggota anggota negara. kekuasaan ini ada pada rakyat sebagai kesatuan. dengan
demikian ia menyatakan bahwa setiap dususnan pergaulan hidup manusia terjadi dri
perjanjian masyarakat yang tunduk kepada kekuasaan dan rakyat yang memilih pemegang
kekuasaan itu.

Dalam Negara yang menganut teori kedaulatan rakyat terdapat ciri-ciri sebagai berikut:

1. Adanya lembaga perwakilan rakyat atau DPR sebagai badan atau majelis yang mewakili dan
mencerminkan kehendak rakyat
2. Untuk mengangkat dan menetapkan anggota majelis tersebut, pemilihan dilaksanakan untuk
jangka waktu tertentu. rakyat yang telah dewasa secara bebas dan rahasia memilih wakil