Page 8 - EBOOK PPKN KELAS 9

dilakukan berulang ulang tanpa ada batas waktudan berpeluang untuk melakukan Korupsi,
KolusI DAN Nepotisme (KKN) DAN Pemerintahan Yang Absolut.

b. Pasal 1 ayat 2 UUD NRI Tahun 1945
Menegaskan bahwa “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan
menurut UUD “ setelah Amandemen sebelum Amandemen “Kedaulatan adalah ditangan
rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR“ mengapa diamandemen? karena tidak sesuai
dengan paham kedaulatan rakyat dianut oleh negara Indonesia. MPR pada saat itu menjadi
lembaga tertinggi negara sebagai pelaksana kedaulatan rakyat akibatnya timbul berbagai
penyelewengan terhadap konstitusi Pada pasal1 ayat 2 UUD NRI Tahun 1945 merupakan
penjabaran langsung paham kedaulatan Rakyat yang dinyatakan secara tegas dalam
Pembukaan UUD Tahun 1945 pada aline ke IV. amandemen terhadap ketentuan tersebut
sekaligus merubah SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA dari supremasi MPR
menjadi Sistem Kedaulatan Rakyat yang diatur melalui UUD.

UUD menjadi dasar / rujukan utama dalam menjalankan kedaulatan rakyat, aturan dalam
UUD dijadikan patokan bagi rakyat ataupun pemerintah dalam mengatur dan membagi
pelaksanaan kedaulatan rakyat. perubahan tsb menetapkan bahwa kedaulatan tetap ditangan
rakyat, lembaga lembaga negara melaksanakan bagian bagian dari kedaulatan itu menurut
wewenang, tugas dan fungsinya berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 oleh sebab itu tidak lagi
dikenal lembaga tertinggi atau lembaga tinggi negara.

UUD NRI
TAHUN 1945

MPR

BPK DPR DP MA MK

PRESIDEN KY

BANK SENTRAL

KPU

Bagan Lembaga Negara sesudah AMANDEMEN