Page 9 - EBOOK PPKN KELAS 9

Lembaga Negara sebelum Amandemen

UUD NRI Tahun1945

MPR

DPR PRESIDEN BPK DPA MA

bagan sebelum AMANDEMEN

Setelah amandemen kedudukan lembaga lembaga Negara sejajar sesuai wewenang,
tugas, dan fungsinya sama,bahkan tidak bisa saling menjatuhkan, tetapi saling mengawasi.
kedaulatan rakyat tercermin dalam BAB VII B Pasal 22 E tentang PEMILU, karena PEMILU
sebagai sarana perwujudan kedaulatan Rakyat dan Demokrasi. PEMILU dilaksanakan
berdasarkan asas LUBERJURDIL ( UU NO.7 Tahun 2017 tentang PEMILU. ketentuan dalam
UU menegaskan bahwa pemilu ANGGOTA DPR, DPD, DPRD yang dilakukan secara
DEMOKRATIS. Asas – asas PEMILU:
➢ Langsung: Mengandung arti bahwa rakyat sebagai pemilih memiliki hak untuk memberikan
suaranya secara langsung sesuai kehendak hati nurani tanpa perantara.

➢ UMUM: Semua warga negara yang telah memenuhi syarat PERATURAN Perundang-
Undangan berhak mengikuti PEMILU tanpa memandang SARA, jenis kelamin, pekerjaan.
➢ BEBAS: Semua warga negara yang telah memiliki hak dalamPEMILU memiliki kebebasan
untuk menentukan pilihannya tanpa dipaksa /tekanan dari siapapun.

➢ RAHASIA: Memberikan jaminan bahwa para pemilih yang melaksanakan haknya dijamin
bahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh siapapun.

➢ JUJUR: Penyelenggara pemilu, aparat pemerintah, peserta pemilu, pengawas PEMILU,
pemantau PEMILU, pemilih, serta semua pihak yang terkait harusbersikap dan Bertindak
jujur sesuai peraturan perundang undangan.
➢ ADIL: Menjamin kepada setiap pemilih dan peserta pemilu mendapatkan perlakuan yang
sama serta bebas dari kecurangan pihak manapun.

PEMILU merupakan salah satu sarana penyaluran hak asasi warga negara yang sangat
partisipasi, HAM warga negara pemerintah menjamin penyelenggaraan pemilihan Umum
sesuai jadwal ketatanegaraan yang telah ditentukan.

c. PASAL 1 ayat 3. Berisi “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”