Page 7 - EBOOK PPKN KELAS 9

B. Ketentuan UUD NRI Tahun 1945 tentang Bentuk dan Kedaulatan Negara

Secara umum bentuk negara terdiri dari atas kerajaan (monarkhi) dan republik. Pada
negara monarkhi pengangkatan kepala negara dilakukan melalui garis keturunan atau
hubungan darah. Adapaun dalam negara RI pengangkatan Kepala Negara tidak didasarkan
pada pertalian atau hubungan darah. contoh yang mengikut Monarkhi: Belanda , Inggris.

Bentuk dan kedaulatan indonesia dapat dilihat dari Peraturan Perundangundangan yang
berlaku. Di Indonesia kedaulatan atau bentuk negara ditegaskan dalam UUDRI Tahun 1945
berisi garis besar atau hal-hal pokok terkait kehidupan berbangsa dan bernegara Pada
Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 ditegaskan cita-cita dan dasar negara Indonesia.

1. Ketentuan tentang Bentuk dan Kedaulatan Negara dalam Pembukaan UUD NRI
Tahun 1945
Bentuk Kedaulatan Negara RI dinyatakan secara tegas dalam Pembukaan UUD NRI Tahun
1945 yang ditegaskan pada Alinea ke 4 Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, bentuk dan
kedaulatan yang dipraktikkan Indonesia. Melalui ketentuan tersebut dapat diidentifikasikan
bahwa bentuk negara Indonesia adalah susunan Negara Republik. Adapun kedaulatan yang
dikembangkan adalah kedaulatan rakyat. kepala negara dipimpin oleh seorang presiden.
Presiden tidak dipilih berdasarkan garis keturunan, tetapi dengan suara rakyat dalam
mekanisme pemilihan Umum. Alinea ke-4 Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 yang
dijabarkan dalam pasal pasal.
2. Ketentuan tentang Bentuk dan Kedaulatan Negara dalam Pasal UUD NRI Tahun
1945
Bentuk dan keaulatan Negara Indonesia juga ditegasakan dalam Pasal Pasal UUD NRI
Tahun 1945. Bentuk dankedaulatan terdapat dalam:
a. BAB 1 --→ Pasal 1 BENTUK DAN KEDAULATAN
Pemilik kedaulatan dalam negara Indonesia adalah rakyat. Rakyat dan lembaga
lembaga negara berfungsi menjalankan tugas tugas kenegaraan sebagai wujud Kedaulatan
rakyat. Pasal 1 ( ayat 1).
Pasal 1 ayat 1 UUD NRI Tahun 1945 menegasakan bahwa Negara Indonesia ialah
Negara Kesatuan yang berbentuk Republik. Kepala Negara-Nya Presiden melalui PEMILU.
Pemilihan Presiden secara PERIODIK 5 TAHUNAN. Presiden dipilih dalam satu pasang
secara langsung oleh rakyat. Kekuasaan Pemerintahan negara sesuai UUD yang diatur dalam
BAB III Kekuasaan Pemerintahan Negara pada UUD NRI Tahun 1945 Masa jabatan Presiden
pada UUD NRI terdapat pada PASAL 7 uud nri Tahun 1945 “Presiden dan Wakil Presiden
memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan
yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan” (sudah mengalami AMANDEMEN)
sebelum di AMANDEMEN pasal 7 berbunyi “Presiden dan Wakil Presiden memegang
jabatan 5 tahun dan dapat dipilih kembali” mengapa pasal ini diamandemen karena
mempunyai pengertian yang ganda atau multitafsir, akibatnya jabatan Presiden dapat