Page 3 - 59. BISMILLAH BUKU AJAR IPS 2019 - Firdaus Su_udiah.docx
P. 3
201
membutuhkan waktu sangat lama untuk mengharmonisasikan dan mensinkronisasikan banyak
1
regulasi yang ada.
Dalam pidato pertamanya setelah dilantik sebagai Presiden RI 2019-2024, pada hari
Minggu tanggal 20 Oktober 2019 lalu, Presiden Joko Widodo menyinggung akan membuat
sebuah konsep hukum perundang-undangan yang disebut Omnibus Law. Menurut Jokowi,
melalui omnibus law, akan dilakukan penyederhanaan kendala regulasi yang saat ini berbelit
dan panjang dan merupakan suatu UU yang sekaligus merevisi beberapa UU. Untuk
merealisasikan hal tersebut, Jokowi akan mengajak DPR RI untuk membahas 3 (tiga) UU
besar, diantaranya Undang-Undang (UU) tentang Perpajakan, Cipta Lapangan Kerja
dan Undang-Undang tentang Pemberdayaan Usaha Menengah Kecil dan Mikro (UMKM).
Masing-masing UU tersebut akan menjadi omnibus law.
Dalam Black’s Law Dictionary Eleventh Edition, Omnibus Law dapat dimaknai sebagai
penyelesaian berbagai pengaturan sebuah kebijakan tertentu yang tercantum dalam berbagai
undang-undang, ke dalam satu undang-undang payung. Omnibus merupakan sebuah kata
dalam bahasa latin yang berarti “untuk semuanya”. Frasa ini memiliki makna
multidimensional, in casu, membukukan hukum, Secara logika, Omnibus adalah suatu draf
peraturan hukum yang mampu membawahi beberapa substansi dalam kerangka landasan
2
sektoral yang berbeda.
Setelah wacana konsep tentang Omnibus Law yang di sampaikan Presidan Republik
Indonesia Joko Widodo pada akhir tahun 2019 menimbulkan Pro dan Kontra di berbagai
kalangan salah satu yang mendapat penolakan yaitu dari kalangan Buruh, mereka menyatakan
di berbagai berita media online / media massa substansi RUU Omnibus Law Cipta Lapangan
Kerja potensi menurunkan kesejahteraan bagi buruh/pekerja seluruh Indonesia.
Pembentukan RUU Omnibus Law ini ada 2 yaitu RUU Cipta Lapakan Kerja dan RUU
Perpajakan, tujuan dari pembentukan RUU Omnibus Law ini menurut Presiden Republik
Indonesia Joko Widodo merupakan Pertama menyederhanakan kendala regulasi yang kerap
berbelit-belit dan panjang, Kedua omnibus law tersebut diharapkan dapat memperkuat
perekonomian nasional dengan memperbaiki ekosistem investasi dan Ketiga daya saing
Indonesia dalam menghadapi ketidak pastian dan perlambatan ekonomi global. Adapun,
omnibus law cipta lapangan kerja mencakup 11 klaster dari 31 kementerian dan lembaga
terkait. Adapun, 11 klaster tersebut adalah:
1 https://indonesia.go.id/narasi/indonesia-dalam-angka/ekonomi/omnibus-law-solusi-dan terobosan-hukum, di
akses pada tanggal 26 Mei 2021 Pukul 20:15 WIB
2 Susanto Adelia Rachma Indriaswari. “Mengupas Tuntas Omnibus Law Bikin Ga(k) Law”, Kajian Hukum, Jilid
1: Pembahasan Formil, 2020
Habibah Zulaiha Qawanin, Vol. 6, No. 2 (2022)
